DPR Temu Tjahjo dan Bima, Politikus PDIP Tanya Anggaran Gaji PPPK

GenPI.co -  

Anggota Komisi II DPR RI Hugua menyampaikan permasalahan rekrutmen PPPK 2021.

Seperti diketahui, pemerintah pada tahun ini akan merekrut aparatur sipil negara (ASN) lewat seleksi CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

BACA JUGA:  Formasi PPPK Belum Diumumkan Seluruh Daerah, Honorer Kelimpungan

Formasi terbesar adalah guru PPPK, yang terbuka untuk diikuti para honorer.

Hugua mendesak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo serta Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana untuk turun tangan dalam penanganan masalah rekrutmen PPPK 2021.

BACA JUGA:  Pentolan Honorer Ungkit Janji Pemerintah Rekrut 1 Juta Guru PPPK

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini mengatakan, rekrutmen PPPK 2021 di daerah bermasalah karena anggaran.

"Rerata daerah tidak menganggarkan gaji dan tunjangan PPPK non-guru (tenaga teknis)," kata Hugua dalam rapat kerja Komisi II DPR RI, Selasa (8/6/2021).

BACA JUGA:  Pilu! Ungkapan Mengharukan Honorer K2 Tenaga Administrasi

Hugua menilai, daerah akan menganggarkan bila ada surat dari pusat.

Karenanya, Menpan RB atau BKN lewat Menteri Dalam Negeri disarankan mengirim surat kepada seluruh kepala daerah agar serius menyelesaikan masalah rekrutmen PPPK.

Apalagi, ujarnya, seleksi PPPK 2021 sangat dinanti seluruh honorer. Sayangnya, masih banyak daerah yang tidak mengalokasikan anggaran PPPK dalam APBD.

"Pemda menggantungkan dananya di pusat. Ini yang harus disikapi Menpan RB dan BKN. Harus ada penegasan pemda wajib mengalokasikan anggaran PPPK untuk mengangkat honorer yang bekerja di wilayah masing-masing," bebernya.

Untuk diketahui formasi PPPK yang sudah ditetapkan Menpan-RB hanya 10 sampai 15 persen dari usulan kebutuhan daerah.

Bahkan untuk formasi PPPK tenaga teknis sangat minim dan lebih banyak bagi CPNS 2021. (*/JPNN)