Epidemiolog: Varian Baru Bukan Penyebab Utama Naiknya Kasus Covid

GenPI.co - Epidemiolog Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Bayu Satria Wiratama menyebut varian baru Covid-19 bukan 100 persen penyebab utama naiknya kasus di tanah air.

Naiknya kasus Covid-19 karena kombinasi antara protokol kesehatan yang dilanggar terus menerus melalui pelonggaran disertai varian baru.

Menurut Bayu Satria, masyarakat abai akan protokol kesehatan seperti mencuci tangan,memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilisasi.

BACA JUGA:  Sudah Divaksin, Ahli Epidemiologi: Jangan Timbul Rasa Aman Semu

Selain itu pemerintah dinilai masih dalam melaksanakan upaya pemeriksaan dini (testing), pelacakan (tracing) dan perawatan (treatment) atau 3T.

“Kenaikan ini wajar karena 3T kurang dan masyarakatnya abai 5M,” katanya Bayu Satria dalam keterangan tertulisnya, Senin (21/6).

BACA JUGA:  Lonjakan Covid, Epidemiolog: Mobilitas Warga Perlu Ditekan

Bayu Satria mengatakan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) perlu dievaluasi.

Menurutnya, PPKM mikro tidak hanya diperpanjang tapi juga harus diketahui penyebab gagalnya kebijakan tersebut.

BACA JUGA:  Brazil Darurat Covid-19, Ahli Epidemiologi Beri Peringatan Keras!

“Selain masalah 3M yang tidak dijalankan masyarakat, ada peran pemerintah yang kurang di sana terutama soal lawan hoaks dan orang-orang yang suka menyebarkan informasi salah,” ucapnya.

Bayu Satria mengungkapkan kenaikan kasus Covid-19 ini juga terjadi di beberapa negara yang dulunya dianggap sukses menekan laju penularannya.

Namun, Bayu tidak sependapat jika kenaikan di beberapa negara itu menjadi alasan, sebab kondisi Indonesia dan negara lain berbeda.

“Di Indonesia dari awal pemerintahnya tidak solid, 3T tidak merata dan cenderung kurang semua di banyak daerah. Lalu masyarakat sering abai, kita lebih parah lagi,” ujarnya.

Soal munculnya wacana lockdown, Bayu Satrio menyarankan pemerintah pusat dan daerah tidak terburu-buru dalam mengambil suatu kebijakan.

Sebab, apapun kebijakan yang diambil harus dilakukan dengan mempertimbangkan data yang jelas.

“Harus ada dasar yang jelas dari data maupun lainnya termasuk aspek epidemiologinya. Yang sering terjadi adalah kebijakan diambil tanpa pertimbangan yang jelas kemudian tidak pernah dievaluasi,” ucapnya. (*)