PKS Kaget Pejabat Migas Ada Fasilitas Kartu Kredit Limit Rp 30 M

GenPI.co -  

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto mendesak pemerintah mengevaluasi secara menyeluruh kinerja pembangunan sektor migas nasional.

Sebab, menurutnya tiga indikator penting sektor migas sangat memprihatinkan.

BACA JUGA:  Luar Biasa! Resep Steak Tempe, Hemat Tapi Enggak Murahan, Ladies

"Semua indikator jeblok, sementara kita dikejutkan dengan kabar para pejabat BUMN yang mengelola usaha sektor ini dimanja dengan fasilitas kartu kredit yang limitnya mencapai 30 miliar rupiah, uang saku, uang representative dan fasilitas lain yang sangat fantastis. Ini sangat kontradiktif," kata Mulyanto, dalam keterangan tertulisnya yang diterima GenPI.co, Senin (21/6/2021).

Mulyanto menyoroti maraknya kasus kebakaran kilang migas sebagai indikator lemahnya perawatan kilang.

BACA JUGA:  Bursa 22 Juni 2021: Saham BINA dan GGRM Direkomendasi

"Kebakaran kilang dengan jarak waktu kurang dari tiga bulan ini mencerminkan otoritas migas kita tidak mengambil pelajaran dari kasus-kasus kebakaran yang ada dan terkesan menganggap remeh,” paparnya.

Padahal, menurut Politikus PKS itu, jika cadangan operasional dalam kilang-kilang tersebut terbakar, praktis untuk menggantinya dipenuhi melalui penambahan volume impor.

BACA JUGA:  Lowongan Kerja Pertamina Ditutup Hari Ini, Buruan Daftar

“Apakah ini ada kesengajaan dari mafia impor?" tanya Mulyanto.

Sedangkan, terkait kinerja lifting minyak, Mulyanto mencatat bahwa target dan capaian lifting minyak terus turun dari tahun ke tahun.

Target lifting minyak dalam asumsi makro RAPBN 2022 juga masih sangat konservatif hanya 705 ribu barel per hari (BPH).

"Angka itu pun sudah atas desakan Komisi VII DPR RI. Awalnya, pemerintah mencantumkan target lifting minyak di bawah angka itu,” katanya. (*)