Pemerintah Niat Jual Vaksin, Satyo: Di Negara Lain Enggak Ada

GenPI.co - Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia Democratic Policy, Satyo Purwanto angkat suara terkait praktik jual beli vaksin covid-19.

Seperti diketahui, sebelumnya pemerintah hendak menjual vaksin tersebut dalam rangka mempercepat proses vaksinasi nasional, melalui BUMN PT Kimia Farma Tbk.

"Di negara lain, enggak ada pemerintah yang berbisnis vaksin. Hanya di Indonesia," ujarnya kepada GenPI.co, Selasa (13/7/2021).

BACA JUGA:  Amerika Serikat Sumbang 3 Juta Vaksin Moderna ke Indonesia

Dirinya justru heran dengan Indonesia yang menganut falsafah Pancasila, namun memperbolehkan orang kaya mendapatkan pelayanan vaksinasi covid-19 lebih mudah.

"Orang kaya bisa dapat vaksin dengan nyaman, aman, dan tenang," katanya.

BACA JUGA:  Heboh Vaksin Covid-19 Berbayar, Menkes Budi Akhirnya Buka Suara!

Padahal, menurut Satyo, berdasarkan UU Kesehatan dan UU Kekarantinaan Kesehatan semua vaksin seharusnya diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat secara gratis.

Sementara itu, Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima Indonesia) Ray Rangkuti mengaku tak habis pikir dengan pemerintah yang berniat menjual vaksin covid-19.

BACA JUGA:  Soal Vaksin Berbayar Kimia Farma, Pengamat: Diskriminatif

Dirinya juga mempertanyakan mengapa dalam kondisi darurat dan serba kekurangan, BUMN sempat-sempatnya berjualan vaksin.

"Ini seperti jeruk makan jeruk. Pemerintah kesulitan pengadaan vaksin, ada BUMN malah jualan vaksin," ujarnya.

Padahal, menurutnya, pemerintah membuat ketetapan gratis vaksin. Akan tapi, menurutnya pada saat bersamaan BUMN justru menjual vaksin tersebut.

"Saya tidak mengerti logikanya. Apalagi hal ini disebut agar proses vaksinasi lebih cepat," tuturnya.

Menurutnya, vaksin berbayar justru akan menyulitkan masyarakat untuk mengakses dan mendapatkan vaksin. (*)