Buntut Polemik Vaksin Berbayar, Menkes Budi Dicecar Anggota DPR

GenPI.co - Buntut polemik vasin covid-19 berbayar, Komisi IX melakukan panggilan kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Budi dicecar anggota DPR RI soal alasan kebijakan vaksin gotong royong yang berbayar bagi masyarakat.

Menanggapi hal itu, Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando EMaS mengatakan pemanggilan tersebut merupakan keputusan yang tepat.

BACA JUGA:  Desa di Kudus Berangsur Bebas dari Zona Merah Covid-19

"Kemenkes memang seharusnya mengajak Komisi IX DPR RI sebagai mitra kerja," kata Fernando kepada GenPI.co, Selasa (13/7).

Sebagai mitra, semua hal yang sudah diputuskan tentu tak bisa begitu saja diubah.

BACA JUGA:  Gibran Rakabuming: Kasus Harian Covid-19 di Solo Masih Tinggi

Segala perubahan kesepakatan di dalam rapat harus berkoordinasi lagi dengan Komisi IX DPR RI.

Di tengah pandemi covid-19 yang makin tinggi, keputusan membuat opsi vaksin berbayar ini langsung menarik perhatian masyarakat.

BACA JUGA:  Sri Mulyani Bayarkan Tagihan Pasien Covid-19

"Ada penolakan juga dari sejumlah masyarakat," kata Fernando.

Seperti diketahui, hari ini (13/7) Menkes Budi Gunadi Sadikin datang ke Komisi IX DPR RI untuk menjelaskan kebijakan yang menyedot perhatian publik tersebut.

Alasannya, program vaksinasi gotong royong kini masih berjalan sangat lamban.

Dari target awal 1,5 juta dosis, kini baru mencapai 300 dosis.

Dikeluarkannnya kebijakan vaksinasi gotong royong berbayar bertujuan agar cakuoan vaksin lebih luas dan cepat.

Budi menjelaskan, opsi berbayar bukanlah kewajiban. Masyarakat bisa memilih apakah mau vaksin berbayar atau gratus dari pemerintah.(*)