GenPI.co - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin akhirnya membuat pengakuan soal polemik vaksin berbayar pada rapat kerja bersama Anggota Komisi IX DPR RI, Selasa (13/7/2021).
Menurutnya, vaksinasi berbayar ini penting karena vaksinasi gotong royong berjalan lamban.
Harapannya vaksinasi berbayar bisa mempercepat program vaksinasi secara nasional.
Menanggapi hal itu, Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando EMaS mengatakan, Kementerian Kesehatan harus berhati-hati dalam mengambil kebijakan.
"Sebab, keputusan di dalam rapat sebelumnya dengan Komisi IX DPR RI dapat diakses masyarakat," kata Fernando kepada GenPI.co, Selasa (13/7/2021).
Walaupun vaksin berbayar ini diperuntukkan bagi yang mampu, Menteri Budi jangan putus koordinasi dengan Komisi IX DPR RI.
Komunikasi ini penting dilakukan, terutama jika ada perubahan dari keputusan rapat.
"Agar tidak ada kegaduhan di masyarakat," katanya.
Seperti diketahui, usai terjadi kegaduhan, Komisi IX menggelar rapat bersama Menkes Budi Gunadi.
Budi pun menjelaskan alasan di balik kebijakan vaksin berbayar. Menurutnya, dari target 1,5 juta dosis, kini baru tercapai 300 ribu dosis.
Adanya vaksin berbayar diharapkan bisa membuat vaksinasi lebih luas cakupannya
Budi juga menegaskan ini bukan kewajiban, karena masyarakat bisa tetap memilih mau vaksin dari pemerintah atau berbayar.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News