GenPI.co - Presiden RI Joko Widodo mengungkapkan tren perbaikan kasus Covid-19, BOR, dan laju positivity rate mulai menunjukkan penurunan seperti di beberapa provinsi di Jawa.
Namun, dirinya tetap memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM Level 4 dari 26 Juli hingga 2 Agustus 2021.
Direktur Celios (Center of Economic and Law Studies) Bhima Yudhistira mengomentari keputan pemerintah tersebut.
"Pemerintah tampaknya lebih khawatir gejolak sosial masyarakat dibanding penanganan kesehatan yang serius," ujar Bhima kepada GenPI.co, Minggu (25/7).
Sementara itu, lanjut Bhima, problem awalnya adalah PPKM berisiko ke ekonomi karena kompensasi yang diberikan kepada pengusaha maupun bantuan sosial masyarakat tidak mencukupi.
"Akibatnya omset pelaku usaha makin tertekan," tegasnya.
Pria 31 tahun itu menilai selama masa PPKM darurat pertama, omset di sektor yang sensitif terhadap penurunan mobilitas bisa mencapai 80-90 persen.
"Jadi, pelaku usaha sudah jatuh tertimpa dua tangga sekaligus, yakni rendahnya mobilitas masyarakat belanja diluar rumah dan daya beli masyarakat yang melemah," jelasnya.
Bahkan, dirinya menilai meski PPKM dilonggarkan ke level 3 atau 2, belum tentu omset pedagang naik tinggi karena daya beli masyarakatnya anjlok.
"Akibatnya kemana mana, angka pekerja yang terdampak pandemi meningkat karena sebelumnya BPS laporkan 19 juta orang terdampak, dan kalau orang menganggur ya bisa jatuh di bawah garis kemiskinan," jelasnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News