GenPI.co - Mantan politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean turut angkat suara mengenai Politikus PDIP Effendi Simbolon (ES), yang selalu menyalahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurut Ferdinand, sejak adanya Jokowi dilacak politik nasional, Effendi Simbolon cenderung berpikir negatif pada orang nomor satu di Indonesia tersebut, khususnya setelah ada kasus virus corona di Indonesia.
"Pernyataan ES yang menyatakan sudah banyak negara yang sukses lawan covid adalah tidak benar dan mengada-ada. Belum ada 1 negara yang sukses meskipun sudah pernah lockdown," cuit Ferdinand di akun Twitter-nya, Minggu (1/8/2021).
Ferdinand menegaskan bahwa, kebijakan penanggulangan covid-19 di Indonesia, sama sekali tidak ada hubungannya dengan wajib adanya lockdown.
"UU Kekarantinaan pun tidak mewajibkan harus memilih karantina sebagai satu-satunya kebijakan yang wajib dipilih pemerintah.
Maka, Efendi Simbolon jelas salah menuduh Presiden tak patuh konstitusi, kritik yang emosional dan mengada-ada," lanjutnya.
Pria Batak tersebut mengungkapkan, Jokowi sebagai Presiden adalah pemegang otoritas tertinggi kebijakan penanggulangan covid-19.
Bahkan, dia menilai bahwa Presiden Jokowi tak perlu minta izin pada DPR dalam hal ini.
"@jokowi pun tak perlu minta persetujuan @DPR_RI untuk menetapkan kebijakan PSBB, PPKM atau istilah lain. Keterlibatan DPR adalah soal persetujuan anggaran dan mengawasi kebijakan," kata Ferdinand
Untuk itu, Ferdinand menilai apa yang disampaikan Effendi Simbolon cenderung berlebihan.
"Menuduh pemerintah tidak patuh konstitusi dan menyatakan Indonesia menuju jebakan pandemi adalah pendapat tak berdasar.
Justru @jokowi melaksanakan konstitusi dan membuat kebijakan yang berimbang dengan segala kajian ekonomis, politis, sosial agar negara tidak terganggu dan tetap stabil," ungkapnya.
Pria yang pernah memimpin Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) itu menegaskan, apa yang disampaikan Efendi Simbolon.
"Efendi Simbolon yang sesunguhnya lebih pas disebut tuduhan salah landasan berpikir adalah hal yang wajar meski tak patut. Yang rakyat harus paham bahwa kebijakan @jokowi justru berdasar konstitusi dan menjalankan UU dengan kebijakan yang berimbang bagi rakyat dan negara," tutupnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News