GenPI.co - Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra meminta pemerintah keras kepada koruptor bukan ke mural.
Mewakili partainya Herzaky mengatakan sebaiknya pemerintah melakukan hal yang lebih penting.
“Daripada sibuk menghapus mural, lebih baik pemerintah bertekad menghapus korupsi dan menghukum seberat-beratnya koruptor,” ujar Herzaky Mahendra Putra kepada GenPI.co, Sabtu (14/8).
Dia juga menyinggung sejumlah kasus korupsi yang sering kali pelakunya mendapatkan hukuman ringan.
“Kalau ada koruptor yang divonis ringan, apalagi kalau lebih ringan daripada tuntutan jaksa, pemerintah melalui jaksa seharusnya melakukan banding, bukan malah menerima saja,” ucapnya.
Menurut politikus Partai Demokrat itu, koruptor di tengah pandemi seharusnya mendapatkan hukuman yang setimpal.
Oleh sebab itu peran pemerintah pun sangat dibutuhkan dalam penegakan hukum di Indonesia.
“Apalagi koruptor bansos di tengah pandemi. Pemerintah sikapnya harus lebih keras lagi,” katanya.
“Pemerintah juga harus mendorong agar pejabat-pejabat yang korupsi pada era pandemi, dihukum dengan seberat-beratnya,” imbuh Herzaky.
Tindakan korupsi menurut Herzaky tidak bisa ditoleransi, terlebih saat pandemic yang sudah menyusahkan semua masyarakat.
“Maling bansos untuk rakyat kecil, kan, benar-benar keterlaluan itu,” ucapnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News