Soal PPKM, Pakar: Masyarakat Hanya Dijadikan Objek Kebijakan

GenPI.co - Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) Achmad Nur Hidayat menilai PPKM di Jawa dan Bali memiliki kelemahan.

Salah satunya ialah tidak melibatkan solidaritas dan kohesi sosial yang baik dengan masyarakat.

Menurut Achmad, titik berat percepatan vaksinasi, tracing-tracking, dan isolasi terpusat seolah ialah organ pemerintah.

BACA JUGA:  Ucapan Jokowi Menggetarkan, Bungkam Pemrotes Kebijakan PPKM

“Masyarakat pun hanya dijadikan objek kebijakan," ucap Achmad kepada GenPI.co, Minggu (15/8).

Achman menjelaskan, aktivitas ekonomi melalui kartu vaksin sejauh ini pun mengalami kendala.

BACA JUGA:  Turun Level PPKM, Sekolah Tatap Muka di Batang Jateng Diizinkan

Dia mengatakan, meski kebijakan vaksinasi cukup baik, masyarakat tetap hanya sebagai objek dari pemerintah.

"Dalam program vaksinasi, masyarakat hanya dijadikan objek. Pelibatan publik yang melahirkan kohesi sosial belum terjadi optimal," jelasnya.

BACA JUGA:  PPKM Diperpanjang, Penanganan di Malang Raya dan Bali Disoroti

Pendiri Narasi Institute itu menyarankan pemerintah kembali mengajak masyarakat untuk bersama-sama menangani pandemi.

Sebab, kata dia, negara mana pun tidak cukup baik dalam menyikapi virus corona sejak hampir dua tahun terakhir.

Selain itu, Achmad menilai pemerintah tidak bisa bekerja sendiri untuk menerapkan kebijakan terkait pandemi covid-19. (*)