GenPI.co - Direktur Eksekutif Center for Youth and Population Research (CYPR) Dedek Prayudi angkat suara terkait langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Sebelumnya, Anies Baswedan berani melawan aturan terkait perburuhan di Jakarta. itu merupakan diskresi Anies sebagai Gubernur Jakarta.
Dedek menganalisis sistem kebijakan yang membuat Anies Baswedan kurang terlihat baik terkait kondisi tersebut.
"Dalam sistem kebijakan, ada tiga komponen yang harus diperhatikan. Pertama ialah kebijakan itu sendiri, kedua soal pemangku kepentingan, dan ketiga yaitu policy environment atau lingkungan kebijakan," ujar Dedek kepada GenPI.co, Minggu (26/12/2021).
Dedek menjelaskan sistem yang ketiga, yakni sebuah kebijakan tidak bisa berdiri sendiri.
Sebab, kebijakan bisa turunan dari hal lain yang lebih tinggi.
Oleh karena itu, Dedek beranggapan Anies Baswedan telah salah dalam menentukan arah kebijakan UMP (Upah Minumimun Provinsi).
"Terkait UMP, Pak Anies telah mencederai komponen ketiga dari sistem kebijakan," tegasnya.
Lebih lanjut, menurut Dedek, jika terus dipaksakan, kebijakan itu akan membuat kerusuhan yang menjamur.
Sebab, dia menerangkan, ekosistem dunia usaha beserta buruh akan terganggu.
"Apabila dipaksakan terlaksana, akan terjadi chaos. Ekosistem dunia usaha, termasuk buruh, akan terganggu," tutur dia.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News