GenPI.co - Presiden Jokowi wajib baca saran ini. Semua pejabat juga boleh simak ini. Isinya dahsyat dan menohok.
Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul memberi tanggapan terkait studi banding Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) ke Kazakhstan.
Studi banding yang diikuti juga oleh Bappenas dan anggota DPR tersebut untuk mempelajari negara-negara yang pernah memindahkan ibu kota agar bisa diterapkan di Indonesia.
"Bagi rakyat, saya kira ini memang tidak urgensi. Karena, saat ini seharusnya pemerintah sedang fokus untuk mengurus pandemi," ujar Adib kepada GenPI.co, Rabu (5/1).
Terlebih lagi, menurut Adib, ada varian baru Covid-19, yakni Omicron yang mendera dan memberi kekhawatiran kepada rakyat Indonesia.
"Rakyat ini sedang didera kebutuhan-kebutuhan pokok yang begitu tinggi. Saya kira kalau ditanya kepada rakyat, program ini tidak uegent," ucapnya.
Menurut Adib, masyarakat lebih memilih untuk menunda program ini agar pemerintah fokus pada pandemi dan perekonomian bisa bertahan.
"Studi banding dan kajian itu saya kira jadi dalih untuk tugas negara untuk menyukseskan program ini," tuturnya.
Meski demikian, Adib mengatakan bahwa pemindahan ibu kota ini jadi salah satu program yang harus selesai dalam pemerintahan Jokowi.
Oleh sebab itu, menurut Adib, bagi pemerintah studi banding ke Kazakhstan ini merupakan prioritas.
"Kenapa jadi prioritas? Ingat, pada 2024 beliau sudah selesai. Program ini belum tentu dilanjutkan oleh presiden setelahnya jika mangkrak," tandasnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News