GenPI.co - Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa menegaskan bahwa integrasi dan kolaborasi pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan Indonesia dalam melakukan pembangunan nasional.
Suharso mengatakan bahwa koordinasi antarpihak di tingkat pusat hingga daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya nasional dalam pembangunan nasional.
“Oleh karena itu, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) disusun untuk menjadi acuan pemerintah pusat dan daerah, serta pihak terkait untuk menyusun perencanaan pembangunan,” ujarnya dalam Forum Konsultasi Publik Bappenas, Jumat (14/1).
Menurut Suharso, RKP juga membantu seluruh pihak untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan nasional.
“Hal itu membuat pemerintah menyusun RKP 2022-2023 sesuai dengan mengutamakan tujuh poin prioritas nasional dalam RPJMN 2020-2024,” ungkapnya.
Pertama, memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
Kedua, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan.
Ketiga, meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
Keempat, melakukan revolusi mental dan pembangunan berkebudayaan.
Kelima, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
Keenam, membangun lingkungan hidup serta meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
Ketujuh, memperkuat stabilitas polhuhankam serta transformasi pelayanan publik.
“Selain seuai dengan RPJMN 2020-2024 dan arahan presiden, RKP juga akan disusun berdasarkan hasil evaluasi kinerja pembangunan 2021, kebijakan pembangunan 2022, serta hasil diskusi publik,” tuturnya.
Lebih lanjut, Suharso berharap diskusi publik terkait isu nasional dapat menjadi kunci penting dalam penyusunan RKP 2022-2023.
“Selain diskusi secara langsung, Bappenas membuka saluran aspirasi lewat laman Forum Konsultasi Publik sampai proses penyusunan RKP selesai,” paparnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News