GenPI.co - DPR kembali singgung anggaran satelit. Segala hal yang terkait orbit 123 dikuliti habis. Isinya sangat dahsyat.
Anggota Komisi I TB Hasanudin mengatakan DPR dan Menteri Pertahanan era Ryamizard Ryacandu belum membahas perihal anggaran.
Dia menjelaskan Ryamizard orbit 123. Ryamizard saat itu hanya memberikan laporan terkait pengadaan satelit tanpa membahas anggaran.
"Kita belum berbicara soal anggaran," ungkap TB Hasanuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/1).
Namun, Komisi I periode 2014-2019 sepakat terhadap kebutuhan satelit pertahanan yang saat itu diusulkan Ryamizard.
"Saya sudah berulang kali menyampaikan bahwa satelit itu memang dilaporkan oleh Menhan kepada Komisi I,” katanya.
Sementara itu, kata TB Hasanuddin DPR sepakat adanya pengadaan itu.
“Selanjutnya itu ada di pihak pemerintah," ujar dia.
Hasanuddin mengatakan saat itu Komisi I menyetujui pengadaan satelit militer demi menjaga pertahanan.
“Namun, Komisi I memberikan catatan bahwa realisasi pengadaan satelit militer perlu mendapatkan kajian komperhensif,” bebernya.
"Termasuk di dalamnya berkoordinasi dengan Kominfo," imbuh Hasanuddin.
Hasanuddin juga menyampaikan bentuk rincian kontrak pengadaan anggaran satelit sepenuhnya dirancang Menhan.
"Prosedur sebenarnya sudah dilakukan tapi kalau dalam teknisnya ada pelanggaran hukum, ya silakan saja penegak hukum bekerja untuku menegakkannya," ujar dia. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News