GenPI.co - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali panggil Pemkot Bekasi. Dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di Pemkot Bekasi terus digas.
Menurut Plt Juru Bicara KPK, pihaknya menjadwalkan pemeriksaan pegawai negeri sipil (PNS) pada Inspektorat Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi Dian Herdiana dalam kasus ini.
Seperti diketahui, Dian sebelumnya merupakan Camat Rawalumbu. Kini, dirinya akan diperiksa sebagai saksi untuk wali kota Bekasi non aktif Rahmat Effendi.
"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Rahmat Effendi," ujar Ali Fikri dalam keterangan tertulis yang diterima GenPI.co, Senin (7/2).
Selain Dian, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan unruk Lurah Bojong Rawalumbu Nanin, PNS Dispenda Kota Bekasi Mulyadi, dan karyawan PDAM Kota Bekasi Uci Indrawijaya.
Seperti diketahui, Rahmat Effendi diamankan oleh pihak KPK lewat operasi tangkap tangan (OTT). KPK juga menyita barang bukti berupa uang tunai dengan jumlah Rp 5 miliar.
Lembaga antirasuah telah menetapkan Rahmat Effendi bersama 8 orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa, jual beli jabatan, serta pengurusan proyek dan tenaga kerja kontrak di Pemerintah Kota Bekasi.
Dirinya juga diduga menerima uang lebih dari Rp7,1 miliar dari pihak swasta terkait belanja modal ganti rugi tanah dengan nilai total anggaran mencapai Rp286,5 miliar.
Dalam kasus ini, Rahmat Effendi diduga menerima ratusan juta rupiah dari hasil minta uang jabatan kepada pegawai Pemerintah Kota Bekasi.
KPK juga menduga tersangka menggunakan banyak cara untuk memperoleh uang miliaran dari hasil intervensi proyek pengadaan barang dan jasa dari sejumlah pihak swasta.
Namun demikian, uang tersebut diduga tidak pernah disetorkan langsung kepada Rahmat Effendi, melainkan melalui orang kepercayaannya yang juga ASN Kota Bekasi. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News