Dewan Pers Ungkap Cara Mencegah Kekerasan Terhadap Wartawan

GenPI.co - Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch Bangun menjelaskan cara mencegah kekerasan terhadap wartawan.

Hal ini disampaikan agar kasus penganiayaan kepada wartawan yang terjadi di Mandailing Natal, Sumatera Utara tak terjadi lagi.

Pertama, sikap profesionalisme awak media dibutuhkan untuk taat pada kode etik serta patuh kepada undang-undang dan kebijakan terkait.

BACA JUGA:  PWI Kecam Aksi Brutal Pemukulan Wartawan di Sumut, Isinya Dahsyat

“Baca dan belajar untuk memahami dan menghayati kode etik. Ini proses berkelanjutan, wartawan tak mungkin cepat pintar dan dia akan terus belajar,” ujarnya kepada GenPI.co, Senin (7/3).

Menurut Hendry, kasus penganiayaan di Sumut tersebut mungkin bisa dijadikan bahan pembelajaran bagi para awak media untuk mematuhi kode etik.

BACA JUGA:  Komnas Perempuan: 338.496 Kasus Kekerasan Terjadi ke Perempuan

“Sebab, bisa jadi karya jurnalistik kita ternyata tak mematuhi kode etik. Kuncinya adalah belajar, kalau ada waktu kosong, baca-baca saja, mana pemberitaan yang tak boleh dan boleh,” ungkapnya.

Kedua, masyarakat harus mendapatkan edukasi perihal UU Pers.

BACA JUGA:  Kejari Batam Berikan Restoratif Justice pada Pelaku Penganiayaan

Hal tersebut dapat mencegah agar masyarakat tak main hakim sendiri ketika awak media melakukan pemberitaan yang salah.

“Kita ini negara hukum. Kalau hukumnya mengatakan begitu, ikuti. Kalau kita menafsirkan sendiri, tiba-tiba memukul orang saat tidak suka, justru jadi seperti koboi,” tuturnya.

Hendry mengatakan bahwa UU Pers adalah produk Reformasi 1999, sehingga tak bisa disamakan lagi perlakuan pers pada masa Orde Baru dengan saat ini.

Oleh karena itu, tidak ada jalan kekerasan untuk mengkriminalisasi wartawan.

“Ayo belajar bersama-sama dan selain menjadi tugas Dewan Pers, organisasi profesi dan wartawan bisa membantu masyarakat memahami UU Pers,” tandas Hendry. (*)