Begini Respons Muhammadiyah Soal RUU Sisdiknas, Mohon Disimak

GenPI.co - Sekretaris Majelis Dikdasmen Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Alpha Amirrachman mendesak DPR RI tidak memasukkan RUU Sisdiknas ke dalam Prolegnas Prioritas 2022.

Selain itu, Alpha juga meminta Kemendikbudristek mengevaluasi RUU Sisdiknas dengan baik.

"Kemendikbudritek bisa membentuk Panitia Kerja Nasional RUU Sisdiknas yang terdiri dari berbagai pemangku kepentingan untuk mendesain peta jalan, naskah akademik, dan RUU tersebut," kata Alpha kepada GenPI.co, Selasa (29/3).

BACA JUGA:  Kemendikbudristek Beber Program Pendidikan, Gandeng Anggota G20

Menurutnya, pembentukan panitia kerja nasional penting supaya pembahasannya betul-betul komprehensif.

Alpha mengatakan pelibatan publik dalam pembuatan RUU itu sangat bermakna.

BACA JUGA:  Harap Sabar, Kemendikbudristek Beri Kabar Buruk Soal Formasi PPPK

"Jangan sampai UU Sisdiknas berujung di Mahkamah Konstitusi karena ada pihak-pihak yang tidak terlibat dan kepentingannya tidak terakomodasi," imbuhnya.

Alpha menegaskan pendidikan adahal hal penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

"Tidak disebutkannya madrasah di RUU Sisdiknas menandakan RUU itu bertentangan dengan amanah UUD 1945 untuk menuju satu sistem pendidikan nasional," ungkapnya.

Menurutnya, madasah tidak bisa diatur dalam peraturan turunan.

Oleh karena itu, Dia meminta madrasah harus tetap diatur secara eksplisit di dalam UU dalam satu tarikan napas dengan sekolah.(*)