GenPI.co - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan semua pihak untuk menaati konstitusi UUD 1945 di tengah muncul wacana perpanjangan masa jabatan Presiden.
"Namanya teriakan-teriakan seperti itu sudah sering saya dengar. Tetapi yang jelas, konstitusi semua harus taat, dan patuh," ujar Presiden Jokowi usai meninjau Candi Borobudur di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, dikutip dari Antara, Rabu (30/3/2022).
Seperti diketahui, wacana perpanjangan periode jabatan Presiden kembali disuarakan.
Wacana ini muncul baru-baru ini dalam Silaturahmi Nasional (Silatnas) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) pada Selasa (29/3/2022) kemarin.
Dalam Silatnas Apdesi itu, turut hadir Presiden Jokowi.
Ketua Umum Apdesi Surta Wijaya pada Selasa, menyampaikan pihaknya akan melakukan deklarasi dukungan kepada Presiden Jokowi agar menjabat tiga periode usai Lebaran 2022 mendatang.
"Habis lebaran kami deklarasi (perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi menjadi 3 periode)" kata Surta di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (29/3/2022).
Surta menilai Presiden Jokowi memberi perhatian yang penuh kepada para kepala desa selama ini.
"Beliau peduli sama kami. Itulah harapan kami, siapa tahu ke depan semua lebih baik. Teman-teman sepakat tadi, 3 periode, lanjutkan," jelasnya.
Selain itu, dalam beberapa waktu terakhir, turut muncul wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024 yang dihembuskan beberapa ketua umum partai politik.
Salah satu pimpinan partai yang mengusung wacana penundaan Pemilu 2024 adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.
Muhaimin, yang juga Wakil Ketua DPR, mengusulkan Pemilu 2024 ditunda setelah mengaku mendengar masukan dari para pengusaha, pemilik usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), hingga analis ekonomi.
"Dari semua (masukan) itu saya mengusulkan Pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun," ungkap Muhaimin.
Menurut Muhaimin, usulan tersebut muncul karena dia tidak ingin ekonomi Indonesia mengalami pembekuan setelah dua tahun stagnan akibat pandemi Covid-19.
Pemilu 2024 juga dikhawatirkan Muhaimin Iskandar akan menimbulkan ketidakpastian perekonomian, serta dinilai berpotensi menimbulkan konflik.
Namun, Muhaimin mengatakan penundaan Pemilu 2024 hanya sebatas usulan.
"Tentu saya hanya bisa mengusulkan dan nanti ditentukan dan dibahas oleh ketua umum. Tentu penentunya oleh Bapak Presiden (Joko Widodo)," tanda dia.(Ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News