GenPI.co - Indonesia kembali berpartisipasi dalam Pertemuan Sherpa High-Level Panel for A Sustainable Ocean Economy (HLP) ke-5 di Amsterdam, Belanda pada tanggal 20-21 Agustus 2019.
Berdasarkan siaran pers Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam kesempatan tersebut, Indonesia menyuarakan pentingnya mangrove atau hutan bakau sebagai salah satu ekosistem pesisir dalam upaya mitigasi dampak perubahan iklim. Hutan mangrove dapat menyimpan emisi gas rumah kaca (GRK) lima kali lebih banyak dibandingkan dengan hutan daratan.
Baca juga:
Petugas Manggala Agni Meninggal, Gubernur Jambi Ucap Belasungkawa
Promosikan Bintan ke Jepang, Kemenpar Gandeng Super Dragon
Koordinator Staf Khusus Satuan Tugas Pemberantasan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115), KKP, menyampaikan bahwa saat ini rehabilitasi hutan mangrove telah menjadi prioritas nasional. Indonesia merupakan salah satu negara dengan kawasan mangrove terbesar di dunia yakni seluas 3,5 juta hektar.
“Satu per empat mangrove dunia ada di Indonesia. Rehabilitasi hutan mangrove merupakan prioritas Indonesia yang dilakukan, salah satunya melalui program perhutanan sosial yang diperkenalkan oleh Presiden Joko Widodo,” ujar pria yang lebih dikenal dengan panggilan Otta saat menyampaikan intervensi dari Indonesia.
Mangrove memiliki potensi yang sangat besar dalam upaya mengatasi dampak perubahan iklim, terutama dalam menyerap emisi GRK. Sekitar 22% hutan mangrove Indonesia yang telah dilindungi di dalam kawasan konservasi diperkirakan menyimpan emisi GRK sebesar 0,82-1,09 giga ton per hektar.
Selain itu, Indonesia juga mengajak negara-negara HLP yang memiliki mangrove menjajaki komitmen bersama untuk melakukan restorasi dan rehabilitasi mangrove sebagai upaya mengatasi dampak perubahan iklim.
“Enam dari empat belas negara anggota HLP yaitu Indonesia, Australia, Kenya, Meksiko, Jamaika, dan Ghana memiliki kawasan mangrove yang besar. Apabila digabungkan, luas kawasan mangrove yang dimiliki oleh keenam negara tersebut meliputi satu per tiga dari luas mangrove dunia atau sekitar 5,4 juta hektar,” tutur Otta.
Oleh karena itu, pihaknya mengusulkan penjajakan komitmen bersama dari keenam negara HLP tersebut untuk merestorasi, merehabilitasi, dan mengelola mangrove dengan baik. “Komitmen tersebut dapat diumumkan sebagai bagian dari deklarasi Call to Ocean-Based Climate Action pada UN Climate Action Summit di New York pada 23 September 2019 mendatang,” lanjutnya.
Sebagai informasi, Call to Ocean-Based Climate Action merupakan deklarasi terbuka yang mengajak negara-negara untuk mulai memperhatikan upaya pengurangan emisi dari laut. Dokumen deklarasi tersebut berisi rekomendasi aksi yang perlu dilakukan dalam upaya mengatasi dampak perubahan iklim yaitu konservasi ekosistem laut dan wilayah pesisir; pemanfaatan energi terbarukan lepas pantai.
Lalu peningkatan konsumsi protein alternatif rendah karbon yang berumber dari laut; pengurangan emisi dari industri kelautan (seperti industri pelayaran, pariwisata, dan perikanan); dan penelitian mengenai dampak perubahan iklim terhadap ekosistem laut dan wilayah pesisir.
Simak video menarik berikut:
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News