GenPI.co - Pendiri Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Migrant Care Anis Hidayah menilai masalah yang terjadi dalam kasus pembantu rumah tangga (PRT) Indonesia Adelina Lisao terletak pada sistem struktural peradilan di Malaysia.
Anis Hidayah menyatakan hakim-hakim di Malaysia tidak serius dalam menangani kasus Adelina Lisao.
"Mereka tidak memiliki perspektif tentang keberpihakan kepada perempuan, termasuk PRT migran, yang mengalami penganiayaan oleh warga negara Malaysia," ucap dia di Kedutaan Besar Malaysia, Jakarta Selatan, Senin (27/6).
Di sisi lain, Anis menganggap pemerintah Indonesia sudah memberikan pendampingan hukum secara optimal sejak awal.
"Beberapa kali juga menggelar perkara dengan melibatkan organisasi masyarakat sipil," ujarnya.
Anis mengatakan hal tersebut juga telah dilakukan untuk teman-teman anti-trafficing di wilayah Nusa Tenggara Timur, yang mana merupakan kota kelahiran Adelina Lisao.
"Jadi, upaya bantuan hukum, kemudian menyiapkan bukti, dan sebagainya sudah cukup," tuturnya.
Sementara itu, Anis menyebut penandatanganan MoU antara Indonesia dan Malaysia sangat melukai perasaan.
Dia menuturkan penandatanganan MoU dengan Malaysia memunculkan kesepakatan-kesepakatan baru, seperti perlindungan PRT Indonesia soal jam kerja dan satu rumah hanya maksimal 8 anggota keluarga.
Selain itu, terdapat juga kesepakatan soal peningkatan gaji dan akses pengadilan yang adil.
Anis menganggap semua itu tampak sia-sia melihat putusan tentang kasus Adelina Lisao.
"Justru hanya dua bulan pasca-MoU itu ditandatangani, putusan pembebasan majikan Adelina diambil oleh pengadilan Malaysia," ujarnya.
Dengan demikian, Anis menilai pemerintah Indonesia harus melayangkan nota protes diplomatik yang keras.
"Indonesia juga perlu mengevaluasi hubungan kerja sama ketenagakerjaan dengan Malaysia," kata Anis Hidayah.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News