GenPI.co - Muhammadiyah mengkritik aturan membeli minyak goreng yang harus memakai aplikasi PeduliLindungi.
Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas mengatakan tidak semua niat baik pemerintah bisa dilaksanakan begitu saja, termasuk soal kebijakan beli minyak goreng pakai aplikasi PeduliLindungi.
Sebab, menurutnya, pemerintah juga perlu memikirkan sarana dan prasarana sebelum memutuskan kebijakan terkait pemakaian PeduliLindungi.
"Bagi mereka yang miskin, jangankan beli HP, beli pulsa yang lebih murah saja tak mampu," ujar Anwar Abbas kepada GenPI.co, Senin (4/7).
Oleh karena itu, Anwar meminta pemerintah mempertimbangkan dengan baik kebijakan penggunaan PeduliLindungi sebagai syarat masyarakat beli minyak goreng.
Menurut dia, masyarakat lapis bawah jumlahnya cukup banyak, yakni sekitar 28 juta orang.
"Apakah mereka semua sudah punya HP, apalagi yang tipe Android? Kalau tidak, apakah mereka tidak bisa membeli minyak goreng yang mereka butuhkan?" tuturnya.
Anwar menyadari dengan penggunaan PeduliLindungi, pemerintah bermaksud menertibkan dan ingin memantau kesehatan masyarakat.
Namun, kata Anwar, pemerintah juga perlu menyejahterahkan rakyat, terutama tidak mempersulit masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok.
"Dengan adanya kebijakan mesti memiliki PeduliLindungi, hal itu malah mempersulit akses masyarakat mendapat minyak goreng," kata dia.
Di sisi lain, Anwar menyebut saat ini masyarakat juga sedang mengalami kesulitan karena harga-harga kebutuhan pokok yang mulai naik.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News