GenPI.co - Menteri Sosial Tri Rismaharini mengakui mengurus masalah bantuan sosial alias bansos menjadi tugas terberatnya selama menjabat di kursi tersebut.
Menurut Mensos Risma, proses pengawasan terhadap segala bentuk kinerja di Kementerian Sosial (Kemensos) merupakan kewajiban terberat yang harus dilakukannya.
Risma menegaskan seluruh rantai penyaluran harus jelas, sehingga saat dirasakan penerima manfaat, bansos tersebut tepat pada sasaran kebutuhan.
"Proses ini sekarang, terus terang itu yang paling berat saya lakukan di Kemensos," ujar dia saat ditemui awak media di Gedung Kemensos, Senen, Jakarta Pusat, Selasa (2/8/2022).
Proses pengawasan, kata Risma, juga turut dilakukannya dengan membandingkan harga-harga kebutuhan di pasaran, meski hanya selisih tipis antara di satu pasar dengan yang lainnya.
"Saya harus tau bahwa proses itu clear, bahkan harga segala macam kadang saya kontrol sendiri. Berapa harga di pasar, harga di sini, itu kadang kami kontrol sendiri. Ini kemahalan, meskipun itu selisih bedanya Rp500, Rp1.000, Saya selalu ngomong, ganti," ungkap dia.
Oleh karena itu, Risma meminta agar seluruh jajarannya menyampaikan laporan dengan lebih baik dan komprehensif, khususnya pada kinerja Inspektorat Jenderal Kemensos.
"Misalnya, saat Inspektur menganalisa kasus ACT, itu sangat komprehensif sekali. Di mana proses-prosesnya di Dirjen (Direktorat Jendral) kami, salahnya apa, buat surat teguran ke Dirjen, saya bilang, gitu," jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menegur Inspektur Jenderal (Irjen) Kemensos Dadang Iskandar terkait ketidakjelasan pengawasan bantuan sosial (bansos) di lapangan.
Hal itu terkait dengan penemuan bansos yang ditimbun di Depok, Jawa Barat.
Awalnya, Dadang menjelaskan pihaknya sudah ketat mengawasi penyaluran bansos dari hulu hingga hilir.
Dadang bahkan menyebut pihaknya menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam pengawasan tersebut.
"Fokus kami di sana waktu itu. Kalau terjadi kecurangan [penimbunan bansos, red] enggak begitu besar, kalau kami lihat muncul di belakang hari," ucapnya.
Penjelasan Dadang lantas disanggah Risma. Dia menilai seharusnya Dadang dapat memberikan keterangan secara jelas proses pengawasan kepada awak media.
"Oke kalau Pak Irjen ngawasin, tetapi kemudian ada kasus ini (penguburan bansos, red). Kalau saat itu, proses penggantian (bansos yang terkubur, red) clear, administrasinya bisa jawab. Begitu pak Irjen, sorry," tegur Risma di depan awak media.
Risma bahkan memastikan sejumlah bansos yang dikubur di wilayah Depok itu tidak dilabeli stiker bantuan dari Kemensos.
Sebab, bansos yang kerap disalurkan kepada masyarakat dari Kemensos, pasti ada logo atau stiker "Bantuan Presiden melalui Kemensos".(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News