GenPI.co - Pemerintah Indonesia tengah menyusun skema penyesuaian harga untuk mengurangi beban subsidi dan kompensasi bahan bakar minyak (BBM) di APBN.
Penyusunan skema penyesuaian ini buntut tingginya harga minyak mentah dunia mendorong meningkatnya gap harga keekonomian hingga harga jual Pertalite dan solar berdampak pada kenaikan subsidi serta kompensasi energi.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (21/8/2022).
APBN saat ini menanggung subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp 502 triliun.
Angka ini bahkan bisa meningkat jika tanpa ada penyesuaian kebijakan hingga lebih dari Rp 550 triliun pada akhir tahun.
Di sisi lain, perubahan kebijakan subsidi dan kompensasi energi nantinya perlu mempertimbangkan beberapa faktor seperti tingkat inflasi, kondisi fiskal, dan juga pemulihan ekonomi.
Oleh karena itu, pemerintah akan memperhitungkan rencana ini dengan sangat hati-hati.
Hal tersebut menjadi sangat penting guna tetap menjaga stabilitas negara di tengah ketidakpastian global.
"Anggaran subsidi dan kompensasi energi nantinya dapat dialihkan untuk sektor lain yang lebih membutuhkan dan masyarakat yang kurang mampu mendapat program kompensasi," ungkapnya.
Selain itu, pemerintah juga akan melakukan langkah-langkah lain seperti percepatan B40 dan adopsi kendaraan listrik.
"Yang perlu diingat, keputusan akhir tetap di tangan Presiden. Namun, langkah awal yang perlu dilakukan adalah memastikan pasokan Pertamina untuk Pertalite dan Solar tetap lancar distribusinya," tutur Luhut.
Sebagai informasi tambahan, pemerintah juga mengeklaim harga BBM di Indonesia saat ini relatif lebih murah dibanding mayoritas negara di dunia.(Ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News