Demo HMI Ricuh, Provokator Sudah Dibebaskan Polisi

GenPI.co - Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin mengonfirmasi provokator kericuhan saat demonstrasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di depan gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (29/9), telah dibebaskan.

Seperti diketahui, aksi unjuk rasa digelar HMI untuk menyampaikan beberapa tuntutan, salah satunya soal kenaikan harga BBM.

Demonstrasi sempat diwarnai aksi kericuhan karena peserta aksi mencoba untuk memblokade jalan di depan gedung DPR RI.

BACA JUGA:  Surya Paloh Galau Soal Demokrat dan PKS, Kata Pengamat

Melihat hal itu, kepolisian langsung bertindak cepat mencegah tindakan tersebut.

Adu mulut sempat terjadi dan membuat situasi memanas.

BACA JUGA:  Pengacara Deolipa Yumara Gelar Konser Nyanyian Penyatu Negeri

Peserta demo yang terpancing emosi sempat mengerubungi kepolisian yang mencoba untuk mengamankan situasi.

Cone berwarna oranye dan tongkat kayu bahkan sempat dilemparkan massa aksi ke kerumunan.

BACA JUGA:  Adu Mulut, Demo HMI di DPR Berakhir Ricuh, Cone Oranye Melayang

Terkait hal itu, Komarudin menyatakan 3-4 orang yang menjadi provokator diamankan kepolisian.

"Memang diamankan sementara. Kami melihat sejumlah orang terlalu reaktif membuat tindakan-tindakan yang berpotensi terjadinya gangguan ketertiban umum," ucap dia di gedung DPR RI, Jakarta Pusat.

Komarudin mengatakan pemisahan orang-orang tersebut dilakukan agar situasi kembali terkendali.

Dia juga menyatakan anggota HMI yang diamankan tersebut kini telah dibebaskan.

"Kami hanya memisahkan mereka supaya tidak melakukan tindakan yang membuat teman-temannya terprovokasi sehingga bisa mengganggu aktivitas masyarakat," terangnya.

Komarudin mengatakan situasi itu memanas saat peserta aksi mencoba untuk memblokade jalan, tetapi pada akhirnya bisa dihalangi kepolisian.

Dia juga bersyukur aksi demonstrasi ojol dan mahasiswa yang digelar hari ini telah selesai.

Adapun 3 tuntutan yang disampaikan HMI dalam demonstrasi kali ini, yakni menolak rencana pemerintah untuk menaikan harga BBM bersubsidi.

Kedua, meminta pemerintah untuk mencabut kebijakan kenaikan tarif dasar listrik.

Terakhir, mendesak pemerintah untuk memberantas mafia di sektor minyak, gas, dan pertambangan dengan melakukan penegakan hukum yang adil dan transparan. (*)