GenPI.co - Ketua Umum Kornas-Jokowi Abdul Havid Permana mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menaikkan harga BBM.
Havid menilai pencabutan subsidi BBM akibat pemerintah gagal dalam memprediksi harga minyak dunia yang mengalami kenaikan, terlebih akibat adanya Perang Ukraina-Rusia.
“Selain gagal dalam memprediksi harga minyak dunia, pemerintah juga tidak memikirkan dampak kenaikkan harga-harga komoditi dan tarif transportasi umum,” ujarnya dalam siaran pers, Senin (5/9).
Menurut Havid, salah satu transportasi yang tarifnya akan mengalami kenaikan ialah ojek online dan angkutan umum (angkot).
Akibatnya, driver ojol (ojek online) terbebani oleh kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat itu.
Selain driver ojol, kebijakan itu juga berdampak kepada pengguna jasa aplikasi dan masyarakat pengguna jasa angkot.
“Umumnya pengguna ojol dan angkot kan rakyat kecil yang terkena imbasnya,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Havid juga menegaskan bahwa subsidi pemerintah kepada rakyat adalah kewajiban pemerintah untuk memikirkan hal tersebut.
Sebab, pemasukan negara salah satunya berasal dari pungutan pajak yang berasal dari rakyat.
“Semua pemasukan negara, salah satunya dari pajak yang dipungut dari rakyat. Jadi sudah kewajiban negara memikirkan itu, termasuk subsidi BBM,” tegasnya lagi.
Selain mengkritisi, Havid juga memberikan solusi agar pemerintah bisa tuntas dalam memberantas mafia yang sekarang masih menggerogoti negara.
Misalnya, adanya mafia tambang, mafia minyak, mafia tanah, mafia judi, mafia narkoba dan mafia-mafia lain.
Havid juga menilai pemerintah saat ini belum optimal menyita aset-aset para koruptor yang hartanya masih puluhan bahkan ratusan triliunan rupiah.
“Bagi kami, ini jelas solusi untuk menutupi kekurangan anggaran negara, apalagi dari kasus mafia di tubuh Polri, seperti kerajaan Ferdy Sambo,” tutup Havid.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News