GenPI.co - Ratusan massa aksi dari Koalisi Pemuda Muslim Nasional (Komunal) meminta Suharso Monoarfa untuk mundur dari jabatan menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Aspirasi itu dilakukan massa di depan Kantor Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (12/9/2022).
Selain meminta Suharso mundur, massa juga mendesak agar mantan ketua umum PPP itu untuk segera diproses hukum dan dicopot jabatannya karena beberapa kesalahan.
“Kami meminta agar Suharso diproses hukum karena beberapa hal, yaitu kejanggalan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) hingga penghinaan kepada ulama soal amplop kiai,” ujar Koordinator Aksi, Adil, di depan Kantor Bappenas.
Menurutnya, kejanggalan atas LHKPN perlu diusut tuntas oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK).
Sebab, permasalahan tersebut belum ada tindak lanjut sejak 2020 lalu.
“Seharusnya KPK segera menindaklanjuti kasusnya, untuk mencegah adanya tindak pidana korupsi. Kami juga mendesak KPK membuat tim investigasi untuk mengusut laporan terhadap Mantan Ketua PPP ini,” ungkapnya.
Selain itu, Adil juga meminta Jokowi untuk segera memecat Suharso dari kursi kabinetnya. Adil dan massa aksi mengecam ucapan Suharso yang dianggap tidak pantas dan melukai para kiai.
“Kami meminta Pak Jokowi memecat dan mencopot jabatan Suharso sebagai menteri. Karena Suharso selalu memicu kontroversi,” tutupnya.
Sebagai informasi, Suharso dinilai telah merendahkan kiai akibat perkataannya beberapa waktu lalu di KPK.
Dalam pidatonya, Suharso menyebut pemberian sesuatu ketika bersilaturahmi atau sowan kepada kiai di pesantren disamakan dengan budaya korupsi.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News