GenPI.co - Koalisi Pemuda Muslim Nasional (Komunal) meminta Menteri Bappenas Suharso Monoarfa untuk diproses hukum sebagai buntut ucapan “amplop kiai”.
Tuntutan itu pun diserukan Komunal dalam aksi yang dilakukan di depan Gedung Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (16/9/2022).
Koordinator Aksi Komunal Guntur Harahap menegaskan permintaan maaf dari Suharso tidaklah cukup.
“Kalau hanya minta maaf atas ucapannya yang lalu, semua orang juga bisa. Ini adalah negara hukum, bukan negara maaf. Apabila Suharso melanggar, harus ditindaklanjuti dengan undang-undang (UU) yang berlaku,” ujarnya.
Menurut Guntur, pencopotan Suharso dari jabatan Ketua Umum PPP saja tidak cukup. Guntur pun meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tegas mencopot Suharso dari jabatan menteri.
“Sebelumnya kami aksi di depan DPP PPP dan direspons dengan dicopotnya Suharso dari jabatan Ketum. Sekarang, giliran Pak Jokowi untuk mencopot Suharso dari jajaran menterinya,” tegas Guntur.
Selain menuntut Suharso akibat ucapannya yang menyakiti kiai, Guntur menyebut selama ini Suharso telah banyak melakukan kesalahan.
Beberapa di antaranya ialah dugaan gratifikasi hingga pemalsuan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).
“Menurut kami, permasalahan yang dilakukan Suharso telah banyak dan belum ada yang dituntaskan. Maka, kami akan terus menuntut KPK, BPK, Polri hingga Presiden menindaklanjuti kasus-kasus tersebut,” tutupnya.
Untuk diketahui, Suharso Monoarfa dinilai telah menyakiti hati para kiai hingga santri dengan ucapannya beberapa waktu lalu di KPK.
Suharso menyebut sowan kepada kiai dengan memberikan amplop merupakan awal mula praktik korupsi.
Sementara itu, dugaan gratifikasi ditunjukkan dengan penggunaan pesawat jet pribadi ke beberapa daerah oleh Suharso.
Lalu, dugaan kejanggalan LHKPN yang dikeluarkan KPK menunjukkan harta kekayaan Suharso meningkat drastis dan dinilai perlu dilakukan audit.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News