GenPI.co - Ketua Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi (PPLP-PT) Banyuwangi Heru Ismadi mengeklaim Pemerintah Jokowi telah berhasil mewujudkan transparansi informasi bagi masyarakat Indonesia.
Hal itu terlihat dari kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi yang menggenjot kebijakan transformasi digital lewat pembangunan infrastruktur, seperti jaringan internet hingga penyediaan WiFi gratis di tempat-tempat umum.
Kemudian, Pemerintah Jokowi juga dianggap telah banyak membuka ruang-ruang informasi yang secara jelas dan terang.
"Saat ini yang jelas memang akses informasi, mudah bisa diterima dan diakses oleh masyarakat," ujar Heru dalam keterangan tertulisnya yang diterima GenPI.co, Kamis (29/9/2022).
Dia mengatakan semua capaian kemudahan dalam memperoleh akses informasi tidak terlepas dari kebijakan Jokowi, saah satunya transformasi digital yang digalakkan membuahkan hasil maksimal di masyarakat.
Heru juga menilai peralihan dari konsep manual menuju digital menjadi sebuah hal yang tidak bisa dihindarkan lagi, sebab sekarang tengah berada dalam masa kecanggihan teknologi.
"Saya pikir apa yang dilakukan sudah cukup demikian karena sekarang ini sudah masuknya era digitalisasi," ungkapnya.
Sementara itu, akademisi dari Universitas Bina Sarana Informatika (BSI) Ken Norton Hutasoit menilai, transformasi informasi yang kian terbuka ini tak lepas dari peran Pemerintah dan masyarakat sendiri, dimana Pemerintah menyiapkan infrastruktur pendukung dan dibantu oleh masyarakat.
"Kalau ditransformasi digital sebenarnya dibilang ada peran pemerintah tapi di sisi lain masyarakat juga yang bergerak sendiri. Kalau yang pemerintah fasilitasi justru sekarang ini ya untuk internet lebih kepada infrastruktur kan," terang Ken Norton saat dihubungi.
Kandidat doktor Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran (Unpad) itu menambahkan, selain pembangunan infrastruktur, pemerintah juga melakukan pelatihan-pelatihan kepada anak-anak muda terkait perkembangan informasi digital.
Namun, perkembangan transformasi digital ini tidak bisa dipisahkan dengan peran masyarakat yang belajar sendiri untuk memanfaatkan keterbukaan transformasi digital ini.
"Kalau untuk konten mereka sebatas pelatihan-pelatihan gitu kepada anak muda kan, tapi kalau katakanlah secara keseluruhan entrepreneur lebih banyak masyarakat itu jalan sendiri. Misalnya startup-startup itu kan lebih baik jalan sendiri. Tetapi sekarang mereka mulai berkolaborasi dengan Pemerintah atau lebih tepatnya difasilitasi oleh pemerintah," imbuh dia.
Terkait dengan transparansi informasi publik Ken Norton menuturkan Pemerintah telah mengatur hal tersebut dalam Undang-undang (UU) keterbukaan publik, dan itu sudah terlaksana sejak lama.
"Kalau transparansi kan sudah ada undang-undangnya, keterbukaan informasi publik. Nah itu sebenarnya sudah diwujudkan juga di hampir semua kementerian lembaga ya," jelas dia.
Ken Norton juga mengakui Pemerintah Jokowi sejauh ini sudah berusaha memberikan kebebasan kepada masyarakat dalam mengakses informasi maupun memberikan kritik yang bersifat membangun.
"Memang pemerintah sudah terus berupaya termasuk perlindungan data pribadi, tetap menjaga bagi mereka yang mengkritik pemerintah tidak mudah menjadi korban doksing atau serangan data pribadi di media atau di media sosial itu juga ada upaya pemerintah," papar Ken Norton.
Dia turut menyarankan agar pemerintah mempercepat infrastruktur agar semua daerah bisa menggunakan internet untuk mengakses informasi digital.
"Membuat layanan informasi yang bisa menjangkau seluruh masyarakat di desa dan kelurahan bahkan RT/RW, bisa dalam bentuk posko digital dengan penyediaan tenaga sarjana pendamping informasi digital yang bisa langsung melayani pencari informasi, dengan menyediakan layanan informasi ramah disabilitas, misalnya, menyediakan fasilitas untuk tuna netra pencari informasi, berbasis audio atau tulisan braille," tuturnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News