GenPI.co - Pelayanan publik Pemerintah Provinsi Papua terganggu akibat Gubernur Lukas Enembe sakit dan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
Ondoafi Besar dari Tanah Tabi, Yanto Eluay.mengatakan dirinya bersama tokoh-tokoh adat Papua lainnya ikut bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat adat di wilayahnya masing-masing.
“Kami setuju kalau Pemerintah Pusat mengambil langkah strategis guna penyelenggaraan pemerintahan di Papua dapat berjalan baik," kata pemilik nama lengkap Yanto Khomlay Eluay ini di Sentani, Jayapura, Selasa (18/10).
Yanto mengaskan solusinya adalah Pemerintah Pusat harus hadirkan pejabat yang mengambil alih tugas-tugas itu.
“saat Lukas Enembe sudah menjadi tersangka dan sedang sakitberkepanjangan, saya kira Pemerintah Pusat sudah bisa mengambil langkah-langkah demi pelayanan pemerintah kepada publik,’’ ujarnya.
Yanto menilai terkait dugaan korupsi yang dituduhkan kepada Lukas Enembe, masyarakat mendukung KPK untuk menegakan hukum dan mengungkap penyalahgunaan dana Oosus di Papua.
“Untuk saat ini saya boleh katakan seluruh komunitas masyarakat adat Papua mendukung penegakan hukum terhadap anak Papua, siapapun dia, yang terindikasi melakukan penyelewengan terhadap keuangan negara” tegas Yanto.
Yanto juga angkat bicara soal pengukuhan Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai Kepala Suku Besar oleh Dewan Adat Papua (DAP).
Dia menilai tindakan DAP itu telah merusak tatanan adat atas pengukuhan atau pengangkatan Lukas Enembe, yang mencoreng wibawa masyarakat Papua.
Yanto menjelaskan, pengangkatan seorang menjadi kepala suku besar harus punya kriteria tertentu, seperti harus memiliki silsilah atau garis keturunan kepala suku.
“Seorang pemimpin itu harus menjadi panutan. Segala perilakunya menjadi teladan," pungkasnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News