GenPI.co - Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) Bayu Satria Utomo mengkhawatirkan ke depannya akan sulit menyampaikan kritik kepada lembaga negara karena disahkannya RKUHP.
Sebab, kata dia, pasal dalam RKUHP menyebut pihak yang menghina lembaga negara akan dikenai pidana.
Bayu pun mengatakan salah satu contoh, yaitu tentang tulisan poster yang pernah dibuat BEM UI saat mengkritisi DPR RI.
"Saat berdiskusi dengan tim sosialisasi RKUHP di salah satu acara televisi, ditampilkan tulisan poster dari BEM UI 'Dewan Penipu Rakyat', lalu ditanyakan masuk kritik atau penghinaan? Ternyata jawabannya merupakan penghinaan menurut mereka," ucap dia di depan gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (6/12).
Bayu menilai hal itu sangat jelas akan mengancam kebebasan berekspresi dan berpendapat di muka umum bagi para mahasiswa.
Menurutnya, BEM UI maupun BEM universitas lainnya seringkali mengeluarkan kritik tajam kepada pemerintah dan DPR dalam berbagai bentuk.
"Kami bukan mengkritik pribadi dan perseorangan, melainkan kebijakannya. Nah, itu yang kemudian dikhawatirkan kami," ujarnya.
Bayu juga menyoroti tentang pasal pidana untuk unjuk rasa, demonstrasi, pawai, dan sebagainya tanpa pemberitahuan.
Menurut dia, tanpa pasal itu dalam RKUHP, para mahasiswa dan masyarakat sipil yang kerap turun ke jalan sering mendapat tindakan represif dari aparat, apalagi jika pasal tersebut sudah disahkan.
"Ada legitimasi, bukti, dan hal yang memperkuat aparat untuk kemudian melakukan tindakan represif kepada kami yang melakukan demonstrasi di jalan," ungkapnya.
Bayu menganggap hal itu tidak sejalan dengan semangat reformasi dan kemerdekaan terkait penyampaian pendapat di muka umum.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News