GenPI.co 
GenPI.co - Mantan Ketua YLBHI Asfinawati menganggap pasal RKUHP memberikan wewenang kepada kepolisian untuk memberikan tindak pidana.
"Artinya, membuka ruang yang besar kepada kepolisian untuk menafsirkan pasal," ucap dia di depan gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (5/12/2022).
Asfinawati mengkhawatirkan hal tersebut, terlebih institusi kepolisian saat ini tengah disorot publik.
BACA JUGA: YLBHI Kecewa Pasal Penghinaan Presiden Dihidupkan Kembali dalam RKUHP
"Sebab, muncul berbagai masalah, kan, kok, dikasih cek kosong begini," ungkapnya.
Sementara itu, Asfinawati menyoroti pasal berisi soal paham lain yang bertentangan dengan Pancasila.
BACA JUGA: YLBHI Sebut Banyak Pasal Berbahaya dalam RKUHP
Dia menilai pasal tersebut bisa membuat orang-orang yang tak sepemahaman atau sekadar berdiskusi bisa terkena pidana.
Asfinawati juga menyinggung soal pengesahan RKUHP yang dianggapnya memiliki pola sama seperti sebelumnya, yakni dilakukan pada penghujung tahun.
BACA JUGA: Bivitri Susanti: Aturan Baru Unjuk Rasa dalam RKUHP Jadi Ancaman bagi Demokrasi
Dia menambahkan hal tersebut tidak bagus kalau benar-benar ingin melibatkan publik.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
