GenPI.co - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas blak-blakan membeberkan bahwa sebagian program kemiskinan belum berdampak optimal bukan karena anggaran tersedot untuk rapat dan studi banding.
Hal tersebut diungkapkan MenPAN-RB Azwar Anas dalam keterangan yang diterima di Jakarta pada Minggu (30/1/2023).
Menurut Azwar Anas, bahwa pernyataan soal anggaran kemiskinan disampaikan ketika sosialisasi kebijakan baru mengenai jabatan fungsional secara hybrid di hadapan kementerian/lembaga dan pemda beberapa hari lalu.
Saat itu, kata Azwar Anas konteksnya membangun logical framework yang jelas soal reformasi birokrasi tematik pengentasan kemiskinan.
"Setelah kami pilah, ada sejumlah instansi, terutama di beberapa daerah yang program kemiskinannya belum sepenuhnya berdampak optimal. Misal ada studi banding soal kemiskinan, ada diseminasi program kemiskinan berulang kali di hotel," kata Azwar Anas.
"Faktualnya itu ada, tapi bukan kurang lebih Rp 500 triliun habis untuk studi banding dan rapat," sambungnya.
Azwar Anas memaparkan bahwa logical framework pemda soal pengentasan kemiskinan harus fokus.
"Jadi, bukan semua anggaran untuk studi banding atau rapat, tapi sebagian ada, sehingga belum sepenuhnya selaras dengan tujuan. Ada pula yang ingin mengurangi stunting, tapi kegiatannya sosialisasi gizi, di sisi lain pembelian makanan untuk bayi malah tidak dialokasikan," ungkap Azwar Anas.
Azwar Anas pun mencontohkan dampak program yang kurang optimal, seperti tujuannya pelestarian sungai, tetapi kegiatan di daerah adalah seminar soal revitalisasi sungai.
"Bukan berarti seminar tidak penting, tetapi dengan anggaran terbatas seyogianya untuk membeli bibit pohon guna ditanam di daerah sekitar sungai," beber Azwar Anas.
Menurut Azwar Anas, saat menjelaskan contoh logical framework itulah, timbul persepsi bahwa anggaran kemiskinan tersedot untuk rapat dan studi banding.
"Padahal kami mencontohkan sebagian logical framework yang belum selaras, bukan menyebutkan anggaran habis untuk rapat," jelas Azwar Anas.
Azwar Anas pun mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah terus mengakselerasi Program Reformasi Birokrasi (RB) tematik pengentasan kemiskinan.
"Target kemiskinan pada 2024 adalah 7 persen. Artinya, bila mengacu data per September 2022, maka dalam dua tahun ke depan minimal kami harus turunkan kemiskinan kira-kira 1,2 persen per tahun. Sehingga, bisa mencapai 7 persen pada 2024. Ini tugas yang tidak ringan," kata Azwar Anas.
Oleh sebab itu, kata Azwar Anas, Presiden Jokowi menginstruksikan agar seluruh komponen pemerintah, dari pusat ke daerah bergerak selaras. (Ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News