GenPI.co - Badan Khusus Honorer (BKH) PGRI Riau mendesak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas menerbitkan kebijakan pro honorer.
Hal tersebut diungkapkan Ketua BKH PGRI Riau Eko Wibowo kepada JPNN.com pada Sabtu (28/1/2023).
Eko Wibowo meminta pemerintah segera menyelamatkan tenaga non-aparatur sipil negara (non-ASN).
Menurut Eko Wibowo, bahwa persoalan guru honorer tidak akan selesai pada 2023.
Pasalnya, tenaga non-ASN di instansi pemerintah jumlahnya jutaan, apalagi formasi PPPK 2022 yang diusulkan pemerintah daerah (pemda) sangat minim.
"Kami menyarankan MenPAN-RB Azwar Anas mengangkat semua honorer menjadi PNS dan PPPK tahun ini, sehingga persoalan honorer diselesaikan sebelum tahun 2024," kata Eko Wibowo.
Selain itu, Eko Wibowo mendorong Azwar Anas membuat kebijakan arif dan bijaksana untuk pengangkatan ASN PPPK dan tidak mempersulit honorer.
Menurut Eko Wibowo, bahwa BKH PGRI ingin pemerintah menyelesaikan pengangkatan honorer dengan pendataan administrasi. Tidak perlu lagi menggunakan tes yang menghabiskan anggaran.
"Lebih baik uangnya digunakan untuk menyelesaikan honorer jalur pendataan administrasi," jelas Eko Wibowo.
Merespons penghapusan honorer 2023 pada 28 November mendatang, Eko Wibowo juga mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang.
Eko Wibowo menilai terlalu berisiko bila penghapusan honorer benar-benar dilaksanakan, karena akan menimbulkan masalah baru.
"Jadi, mohon dipertimbangkan lagi penghapusan honorer ini. Jangan alihkan honorer menjadi tenaga outsourcing," kata Eko Wibowo. (JPNN/GenPI.co)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News