Guru Honorer Incar Kursi PPPK sebelum Non-ASN Dihapus, Begini Caranya

GenPI.co - Nasib honorer memang makin pilu karena status Non-ASN (aparatus sipil negara) segera dihapus pemerintah.

Oleh sebab itu, dengan segala daya dan upaya para honorer ini berusaha agar bisa lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK pada 2023.

Salah satu cara agar ribuan guru honorer yang mengajar di sekolah negeri di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, bisa berubah status menjadi PPPK, yakni dengan membentuk Organisasi Guru Merdeka Profesional atau GM Pro.

BACA JUGA:  Kabar Baik! Ribuan Guru PPPK Resmi Dilantik, Gaji Rapelan Langsung Masuk Rekening

Hal itu diungkapkan Dewan Penasihat GM Pro Dadeng Wahyudi saat peluncuran GM Pro di Gedung DPRD Kabupaten Bogor, Cibinong, Sabtu (8/7/2023).

Menurut Dadeng Wahyudi, bahwa dalam wadah GM Pro itu mereka akan mengembangkan diri, sebagai persiapan ikut seleksi PPPK 2023.

BACA JUGA:  Bongkar Nasib PPPK: Tak Ada Uang Pensiun, Tak Ada Kenaikan Golongan, Tak Ada Pengembangan Karier

"Agar tingkat kesejahteraan guru honorer meningkat setelah menjadi ASN PPPK," kata Dadeng Wahyudi.

"Kami membuat suatu wadah supaya bisa memberikan kontribusi untuk sedikit banyak menyumbang saran tentang mengelola pendidikan yang berkualitas," sambungnya.

BACA JUGA:  Nasib PPPK Makin Tak Keruan, Habis Kontrak Dialihkan ke Paruh Waktu?

Dadeng Wahyudi membeberkan, bahwa anggota yang tergabung di organisasi tersebut, yaitu guru-guru pengajar di sekolah negeri yang masih berstatus honorer dan belum memenuhi passing grade.

Dadeng Wahyudi yang juga merupakan Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor itu mengungkapkan, bahwa di daerahnya masih ada sekitar 1.000 guru berstatus honorer yang mengajar di sekolah negeri.

"GM Pro juga akan menjadi wadah untuk pengembangan kualitas para guru honorer agar bisa lolos passing grade dan lulus menjadi PPPK," jelas Dadeng Wahyudi.

Dadeng Wahyudi menyebutkan, hal itu harus dioptimalkan karena surat KemenPAN-RB segera turun.

"Surat KemenPAN-BR pada November tahun ini, honorer dihilangkan, maka mereka terinspirasi kepada pemerintah untuk segera diangkat menjadi PPPK," ungkap Dadeng Wahyudi.

Dadeng Wahyudi pun yakni, bahwa guru-guru di Kabupaten Bogor memiliki kualitas keilmuan yang mumpuni.

"Kesejahteraan akan menyertainya, setelah nantinya lolos dalam seleksi PPPK," kata Dadeng Wahyudi.

Merespons hal itu, Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor Hartono Anwar menjelaskan bahwa setiap guru honorer wajib melalui serangkaian tes yang regulasinya ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk menjadi PPPK.

"Mudah-mudahan di tahun ini mereka bisa mengikuti tes dan segera diangkat menjadi PPPK," kata Hartono Anwar.

Seperti diketahui, bahwa saat ini pemerintah Kabupaten Bogor mengajukan usulan sebanyak 2.909 formasi PPPK 2023 jabatan fungsional guru untuk diangkat pada 2024. (ant)