GenPI.co - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan bergerak menyisir APBD DKI Jakarta jika sudah final. untuk itu, Tito tidak mau mengintervensi terkait penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta 2020 yang berpolemik.
Tito menjelaskan proses penyusunan RAPBD dilakukan secara bertahap, dan akan dicermati lagi oleh Bagian Perencanaan, kemudian dilakukan cross checking oleh Inspektorat.
Setelah itu, kata dia, draf RAPBD masuk ke DPRD untuk dibahas, dan jika sudah disetujui maka akan diajukan kepada Kemendagri.
BACA JUGA: Tito: Saya Pidanakan Ada Pelaku Kekerasan di IPDN
"Baru kita miliki kewenangan melihat, menyentuh sasaran atau tidak, rasional atau tidak," ujar Tito di kantornya, Jumat (1/11).
Ketika proses pembahasan masih berada di tingkat provinsi, lanjut dia, Kemendagri tidak bisa dan tidak ingin melakukan intervensi.
"Paling hanya mengingatkan saja, tentang prinsip penggunaan anggaran itu. Yang utama belanja modal yang tepat untuk kepentingan rakyat, itu paling penting," kata mantan Kapolri.
BACA JUGA: Nah loh, Prabowo dan Tito Nggak Ada Saat Dipanggil Mahfud MD
Tito menyebutkan laporan yang masuk banyak sekali daerah yang keterserapan anggarannya baru 60 persen, padahal tinggal dua bulan lagi memasuki penghujung tahun ini.
"Makanya, (anggaran) agar betul-betul dirasakan masyarakat. Jangan belanja modal, beli barang tetapi enggak dipakai," ungkapnya.
Tito mengingatkan kepala daerah, DPRD harus betul-betul memelototi anggaran karena nanti juga akan sampai perencanannya ke pemerintah pusat, melalui Kemendagri.
Apalagi, kata dia, Kemendagri bekerja sama dengan KPK, BPK, dan BPKP yang juga akan mencermati perencanaan anggaran daerah, terutama memastikan belanja modal itu langsung dirasakan masyarakat.
"Jadi, saya enggak spesifik ingin menjawab masalah DKI. Jangan bawa-bawa saya ke isu yang masih di tingkat daerah," imbuhnya. (ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News