GenPI.co - Anggota DPRD DKI dari PSI, William Aditya Sarana mengatakan tidak menyalahkan Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara (PNS/ASN), menyusul mundurnya dua pejabat Pemprov DKI Jakarta karena diduga terkait kisruh anggaran DKI 2020.
"Yang enggak transparan ini kan sebenarnya Gubernur Anies Baswedan karena kontrol kebijakan ada di gubernur. karena semua tanggung jawab ada di gubernur," ujar William di Jakarta, Jumat (1/11).
Dengan mundurnya dua pejabat tinggi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta ini, kata William, justru semakin memperlihatkan secara gamblang bagaimana kekurangan gaya kepemimpinan mantan Menteri Pendidikan tersebut.
BACA JUGA: Gara-gara Lem Aibon, Seorang Pejabat di DKI Mundur
"Dari cara Gubernur Anies yang selalu menyalahkan sesuatu di luar dirinya seperti sistem, menyalahkan anak buah, menyalahkan gubernur sebelumnya, terlihat jelas gaya kepemimpinan macam apa," tutur William.
Menurut William, kejadian mundurnya dua pejabat yang diduga karena kisruh anggaran ini seharusnya bisa menjadi momentum untuk Anies melakukan evaluasi gaya kepemimpinannya.
BACA JUGA: Kasus Lem Aibon Bukti Mafia Anggaran Gentayangan di DKI Jakarta?
"Makanya ini yang harus diubah dari Gubernur Anies, mungkin gubernur juga gak sadar punya kebiasaan buruk seperti begini. Gubernur harusnya pasang badan melindungi anak buah, itu yang kesatria menurut saya," ucapnya.
Dengan mundurnya dua pejabat struktural Pemprov DKI Jakarta, yang kemungkinan akan digantikan oleh pelaksana tugas dan orang baru di tengah pembahasan APBD DKI Jakarta 2020, William berharap tidak akan menghambat proses pembahasan.
"Jadi harus dipastikan kepala Bappeda yang baru mengerti visi pak Anies Baswedan, mengerti teknis penganggaran sehingga kritik-kritik yang dilayangkan dijadikan evaluasi untuk ke depan," tuturnya. (ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News