Kasus Lem Aibon Bukti Mafia Anggaran Gentayangan di DKI Jakarta?

GenPI.co - Mafia anggaran diketahui pernah bermain saat Gubernur DKI Jakarta dijabat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Kasus yang terungkap terkait rencana pembelian uninterruptible power supply (UPS). Kala itu, Ahok menyebut anggaran pembelian UPS muncul tiba-tiba dengan menghapus anggaran pembelian truk sampah.

Sementara di era Gubernur Anies Baswedan, mengemuka sejumlah keanehan pada mata anggaran yang diusulkan Dinas Pendidikan.

Antara lain, pembelian Lem Aibon dengan nilai anggaran mencapai Rp 82 miliar dan pengadaan Bolpoin dengan nilai anggaran Rp 124 miliar.

BACA JUGA: Mau Tahu Orang yang Input Data Lem Aibon Rp 82,8 Miliar, Ini Dia

Melihat keanehan tersebut, Pengamat politik Ujang Komaruddin menduga adanya empat mata anggaran yang dinilai janggal terutama pembelian Lem Aibon pada dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020, sangat mencurigakan.

Menurutnya, hal itu memunculkan dugaan masih ada mafia anggaran di Pemprov DKI Jakarta.

"Jadi, semakin menguatkan dugaan mafia anggaran bukan hanya ada, bisa jadi pemainnya banyak. Tetapi untuk membuktikannya sulit," ujar Ujang kepada JPNN.com, Jumat (31/10).

Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News