GenPI.co - Politisi PSI Idris Ahmad meminta kembali dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 diunggah di situs apbd.jakarta.go.id demi transparansi kepada publik.
"Kami sudah bersurat kembali ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), surat keempat meminta dokumen APBD itu diunggah lagi," kata Idris Ahmad di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (4/11)
Ketua Fraksi PSI DPRD DKI ini juga mendorong rekan-rekan di komisi lain untuk meminta Bappeda kembali mengunggah dokumen KUA-PPAS kepada publik agar bisa mengetahui seluruh kegiatan belanja yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta.
BACA JUGA: Gegara Bongkar Anggaran Janggal, PSI Dapat Karangan Bunga Lucu
"Ini adalah tugas kami selaku Fraksi PSI untuk menjalankan fungsi dalam perencanaan penganggaran dan pengawasan, bahwa APBD merupakan uang masyarakat Jakarta sehingga mereka perlu mengetahuinya," ujar Idris.
Menurut Idris, masyarakat tidak hanya membutuhkan akhir dari penganggaran yang dilakukan pemerintah, tapi juga ingin mengetahui tahapan penganggaran yang dilakukan DKI Jakarta dan bisa mengikuti perkembangan kegiatan belanja yang dilakukan pemerintah.
BACA JUGA: Kontroversi Lem Aibon, Pengamat: PSI Tampar Muka Sendiri
"Artinya tidak ada lagi program yang tidak tepat sasaran, karena masyarakat bisa mengambil peran dari awal sehingga uang APBD ini dari masyarakat untuk masyarakat," imbuhnya.
Publik sempat dihebohkan dengan pembelian lem senilai Rp82,8 miliar oleh Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat. Kemudian pembelian pulpen Rp124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Timur dan sebagainya. (ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News