GenPI.co - Pengamat Politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing, mengimbau Menteri di Pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak saling gaduh di ruang publik.
Menurut Emrus, bila terdapat perbedaan pandangan di antara Menteri Jokowi, hal itu sebaiknya dibicarakan dalam forum internal, di antaranya pada Rapat Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden ataupun Rapat Kabinet Khusus yang dipimpin Menteri Koordinator terkait.
BACA JUGA: Buset, Anggaran DKI 2020 Defisit Rp 5 T Kok Bisa? Ini Rinciannya
Hal tersebut diungkapkan menyusul beda pandangan terkait Desa Fiktif atau Desa Siluman antara Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar.
"Dua pandangan yang sangat berseberangan ini sejatinya diungkapkan dan dibahas tuntas dalam Rapat Internal Kabinet," ujar Sihombing, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (8/11).
BACA JUGA: Ganjar Pranowo Tegas: Saya Mengharamkan Hal Itu
Menurut Emrus, di dalam Rapat Kabinet inilah mereka berdua adu fakta, data, bukti, landasan hukum yang terkait, argumentasi dan bila diperlukan saling mengemukakan dalil untuk membuat kesepakatan dan atau keputusan sebagai landasan kedua menteri tersebut dalam berwacana di ruang public.
Emrus mengatakan tidak sepatutnya dua Menteri beradu argumen di ruang publik, mengingat keduanya berada dalam satu "perahu" yang sama, yakni Kabinet Indonesia Maju.
BACA JUGA: Habis Unggah Perselingkuhan, Raul Lemos Curhat Kebohongan Siapa?
Lebih lanjut Emrus mengatakan persoalan antara Mulyani dan Iskandar sudah terlanjur mengemuka, sehingga keduanya harus dapat mempertanggungjawabkan hal tersebut ke publik.
"Jika dua pandangan yang berbeda tersebut ada kecocokan fakta, data dan bukti, hanya yang berbeda dari sudut pandang saja, ini lebih mudah melakukan klarifikasi di ruang publik," kata dia.
BACA JUGA: Pesona Angely Emitasari, Kepala Desa Cantik yang Masih Lajang
Lain halnya bila ditemukan ada perbedaan data, fakta, dan bukti yang sangat signifikan, maka perlu dilakukan uji validitas secara menyeluruh terhadap sajian lontaran pernyataan dari dua Menteri tersebut.
Bila hasilnya ditemukan bahwa fakta, data, dan bukti yang bersumber dari dua Menteri itu tidak valid, Emrus menyarankan agar kedua Menteri itu harus meminta maaf kepada publik.
BACA JUGA: 5 Pose Menantang Sally Adelia, Nomor 3 Bikin Kaku Pria
Sebelumnya Mulyani mengatakan ada laporan banyak desa baru yang tidak berpenduduk yang dibentuk agar bisa mendapatkan kucuran Dana Desa setiap tahun. Desa tersebut kemudian disebut sebagai Desa Fiktif atau Desa Siluman.
Namun Iskandar mengatakan tidak ada Desa Fiktif seperti yang disebutkan Mulyani.
BACA JUGA: Sibuk Rapat, Mulan Jameela Nggak Nahan: Halo Sayang...
"Sejauh ini belum ada desa fiktif," kata Iskandar, di Kantor Kepresidenan, Jumat (8/11).
Pada pemerintahna Jokowi yang pertama, beda pendapat di antara menteri-menterinya juga pernah terjadi dan menjadi polemik yang menyita perhatian publik.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News