GenPI.co - Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menyoroti masuknya nama Sri Mulyani Indrawati dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) asing Bloomberg Philantropies.
Task Force on Fiscal Policy for Health Bloomberg Philantropies dipimpin langsung oleh pengusaha Amerika Serikat Michael Bloomberg.
BACA JUGA: Menhan Prabowo Gagah Banget, Berjas Biru Rambut Klimis
Pada 2006, mantan Wali Kota New York itu meluncurkan Bloomberg Initiative dalam rangka kampanye mengurangi penggunaan tembakau.
Saat ini, nama Menteri Keuangan di Kabinet Indonesia Maju itu tertulis secara jelas sebagai anggota Gugus Tugas Kebijakan Fiskal untuk Kesehatan (The Task Force on Fiscal Policy for Health) Bloomberg Philantropies yang berbasis di New York.
BACA JUGA: Pilpres 2024: Ganjar Pranowo Masuk Radar NasDem, Ini Kata Puan…
Menurut Misbakhun, hal yang mengkhawatirkan dari posisi Sri Mulyani di Bloomberg Philantropies adalah kemungkinan bocornya rahasia negara.
“BIN (Badan Intelijen Negara) harus segera menginvestigasi soal kebocoran dokumen negara yang di-share untuk mereka (Bloomberg Philantropies),” ujar Misbakhun melalui layanan pesan ke jpnn.com, Senin (11/11).
BACA JUGA: Soal Desa Hantu, Bupati Cantik Ini Blak-blakan Sentil Sri Mulyani
Lebih lanjut Misbakhun menyodorkan data untuk memperkuat argumennya. Legislator Golkar itu menjelaskan, ada dokumen yang bisa diunduh di laman bloomberg.org.
Misbakhun menuturkan, dalam dokumen itu tampak jelas arah kebijakan kenaikan cukai rokok dan penambahan objek cukai di Indonesia.
BACA JUGA: Pilpres 2024: NasDem Usung Anies Baswedan-Kang Emil, Keren Nggak?
Hal tersebut sesuai dengan paparan dan peta jalan (road map) Bloomberg. Hanya saja katanya, Sri Mulyani tak pernah membicarakan kebijakan fiskal soal cukai rokok dengan DPR.
“Kenapa kenaikan cukai rokok dinaikan secara drastis oleh Menkeu Sri Mulyani tanpa sedikit pun berbicara dengan DPR RI. Ternyata Menkeu menjadi anggota Task Force Fiscal Health yang diprakarsai Bloomberg,” kata Misbakhun.
BACA JUGA: Ini Dia Tokoh Nasional yang Bergabung ke Partai Gelora Indonesia
Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan itu menduga Sri Mulyani lebih memilih melaksanakan agenda Bloomberg ketimbang kepentingan rakyat sendiri.
Misbakhun menegaskan, kebijakan itu bertentangan dengan visi dan misi Presiden Joko Widodo soal kedaulatan politik dan kemandirian ekonomi.
BACA JUGA: 4 Langkah Mudah Menangkal Santet atau Pelet, Kamu Bisa Coba…
“Bagaimana mungkin kebijakan negara mengadopsi kertas kerja LSM asing?” ujar legislator yang getol membela kepentingan petani tembakau itu.
Oleh karena itu Misbakhun mengaku tak heran dengan adanya kepentingan dan agenda asing dalam kebijakan pemerintah.
BACA JUGA: 5 Ciri Warung Kuliner Memakai Jin Pelaris, Ini Kata Mbah Mijan
Menurutnya, hal yang sangat disayangkan adalah kebijakan itu membuat rakyat kecil sebagai korbannya.
“Siapa yang dirugikan oleh kepentingan asing yang menginfiltrasi kebijakan itu? Yang jelas rakyat Indonesia. Yakni para petani tembakau, pedagang kecil, para buruh yang hidupnya tergantung pada komoditas tersebut,” pungkasnya.(jpnn)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News