GenPI.co - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melakukan kunjungan kerja ke Subang, Jawa Barat.
Dalam kunjungan kerja yang dilakukan pada Jumat (29/11) itu, tampak terlihat dua orang Staf Khusus (Stafsus) Presiden, yaitu Putri Indahsari Tanjung dan Andi Taufan Garuda Putra.
Presiden ingin kedua stafsus milenialnya ini bisa memberikan sentuhan fintech kepada para pelaku usaha mikro, dengan menunjukkan nasabah program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) PT Permodalan Nasional Madani (Persero).
BACA JUGA: Ingin Indonesia Disegani Dunia, Menhan Prabowo Lakukan Ini...
Andi Taufan Garuda Putra (32) adalah CEO Amartha MicroFintech, perusahaan keuangan rintisan yang menghubungkan pemodal dengan pengusaha mikro pedesaan.
Sedangkan Putri (23) adalah CEO Creativepreneur dan Chief Bussiness Officer Kreafi yang bergerak di bidang "event organizer".
BACA JUGA: Sukses Operasi Payudara, Gaya Millen Cyrus Bikin Dengkul Lemas
Sementara itu, lima orang stafsus lain juga punya jejak karier di bidang yang dekat dengan dunia anak muda.
Adamas Belva Syah Devara (29) adalah CEO Ruangguru, satu perusahaan rintisan yang berfokus pada layanan berbasis pendidikan.
BACA JUGA: Aktris Aurel Hermansyah Lagi Mencari Jodoh, Ini Syarat Khususnya
Ayu Kartika Dewi (36) merupakan pendiri dan mentor lembaga Sabang Merauke, suatu program pertukaran pelajar antardaerah di Indonesia yang bertujuan untuk menumbuhkan semangat toleransi.
Gracia Billy Mambrasar (31) selaku CEO Kitong Bisa suatu lembaga pendidikan yang memberdayakan pemuda di Papua.
BACA JUGA: Ingin Turunkan Berat Badan? Kamu Hanya Perlu 4 Cara Tokcer Ini
Angkie Yudistia (32) pendiri Thisable Enterprise, lembaga yang bertujuan memeberdayakan para disabilitas di dunia kerja.
Dan, Aminuddin Maruf (33) mantan santri yang pernah menjadi Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) periode 2014-2016.
BACA JUGA: Asam Lambung Tinggi? Tanpa Obat 5 Makanan Ini Tokcer Meredakannya
Menjadi Stafsus Presiden memang bukanlah pekerjaan yang main-main, apalagi bila melihat besaran angka gaji.
Gaji Staf Khusus Presiden ditetapkan sebesar Rp 51 juta. Gaji itu merupakan pendapatan keseluruhan dan sudah termasuk di dalamnya gaji pokok, tunjangan kinerja, dan tunjangan pajak penghasilan.
Namun mereka tidak memperoleh rumah dan kendaraan dinas.
BACA JUGA: Ingin Nyaman, 4 Zodiak Ini Lebih Senang Chat daripada Telepon
Lantas setelah seminggu diperkenalkan, apa saja yang sudah dilakukan ketujuh milenial itu?
Ditemui di kantornya di gedung I Sekretariat Negara lantai 3, Aminuddin Ma'ruf mengaku baru selesai mengikuti rapat dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno pada Kamis (28/11).
Seminggu ini secara penugasan stafsus yang kolektif baru dua, soal urusan kartu prakerja bersama dengan mbak Denni (Purba Sari) KSP (Kantor Staf Presiden).
BACA JUGA: Wamenhan Trenggono Blak-blakan: Pak Prabowo Subianto Kerjanya...
"Kedua diminta untuk membantu bagaimana agenda pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila itu kena pada sasaran generasi milenial dan anak-anak muda," kata Amin, panggilan Aminuddin Ma'ruf.
Amin yang tampak santai saat diwawancara itu hanya mengenakan sandal jepit.
Di kantornya ada seorang staf yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet dan dua orang lain juga kebetulan sedang ada di kantor tersebut.
Ruangan itu sendiri adalah bekas staf khusus Presiden sebelumnya yaitu Ahmad Erani Yustika dan Adita Irawati.
Sedangkan kantor resmi stafsus milenial masih dalam tahap renovasi.
Mereka nantinya akan menempati satu ruangan di Wisma Negara yang sedang diubah konsepnya menjadi "coworking space" lengkap dengan lounge sehingga tidak terlalu seperti kantor pemerintahan formal.
Sebelum kantor resmi tersebut terbentuk, para stafsus milenial pun rapat di mana saja, baik di gedung Setneg maupun di salah satu kantor mereka, bahkan di coffee shop kenamaan.
Program kartu pra-kerja dan pengarusutamaan nilai Pancasila tersebut menurut Amin masuk dalam program prioritas presiden.
"Secara peta demografi mayoritas yang jadi sasaran penanaman ideologi Pancasila kan anak muda, kalau pakai pendekatan atau model lama ya tidak ada perubahan, tidak akan efektif," ungkap Amin.
Suasana rapat dengan Denni maupun Pratikno menurut Amin pun cukup santai. Tidak seperti rapat-rapat birokrat lain dan terkesan lebih egaliter.
Amin mengungkapkan Mensesneg Pratikno diakuinya sudah mengerti dengan dirinya dan stafsus milenial lainnya.
"Memang 'core' kami bertujuh ya di situ. Intinya tugas kami itu bagaimana membuat lompatan-lompatan di luar kebiasaan, di luar cara-cara pandang secara umun, sentuhan kreativitas inovasi memang ditugaskan ke kami," jelas Amin.
Ide-ide dan inovasi-inovasi tersebut menurut Amin akan langsung dibawa ke Presiden Jokowi.
Namun stafsus sendiri bukan orang yang akan mengeksekusi ide-ide tersebut.
Eksekusinya siapa, itu bukan urusan kami.
Tugas stafsus itu ya teman dialog, posisinya di sini 'brainstorming', masalahnya di sini, pemecahannya bagaimana tapi tidak ke teknisnya.
"Penugasan kami lebih kepada seperti kerja-kerja content creator," ungkap Amin berupaya menjelaskan kerjanya yang terlihat abstrak tersebut.
Meski tampak abstrak, tetapi Amin mengaku sudah diberitahukan kaidah-kaidah yang boleh dan tidak boleh ia lakukan.
Dia juga meyakinkan kapanpun Presiden membutuhkannya para stafsus milenial, ya 'on call'.
"Kapanpun di minta atau ada yang hal disampaikan ya tinggal kami minta ketemu," ungkap Amin.
Meski begitu, Amin mengaku bahwa penilaian untuk tujuh stafsus milenial adalah subjektivitas Presiden Jokowi.
Kalau dilihat dari penugasan kami agak susah menilai indikator itu bekerja maksimal atau tidak karena pertanggungjawaban kami ke Presiden langsung.
BACA JUGA: Ingin Indonesia Disegani Dunia, Menhan Prabowo Lakukan Ini...
Beda dengan menteri yang ada KPI (key performance index), itu mudah menilai apakah 'perform atau tidak.
"Nah persoalannya juga kami tidak diberikan hak eksekusi sebuah program, kami tidak berhubungan dengan menteri, paling rapat koordinasi dengan KSP," jelas Amin.
Stafsus yang mendapat insentif sama dengan pejabat eselon I pemerintah itu juga sesungguhnya wajib menyerahkan LHKPN.
Namun Amin dan enam orang stafsus milenial lain belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada KPK.(ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News