GenPI.co - Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) M Ramli Rahim menyoroti nafsu bermain proyek di Kemendikbud yang saat ini dipimpin oleh Nadiem Makarim.
Sebelumnya, melalui Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemendikbud Ade Erlangga menyebut, anggaran bisa dialokasikan kepada kebutuhan yang sifatnya lebih penting.
BACA JUGA: Wapres Ma'ruf Amin Blak-blakan: Saya Takut Kiainya Hilang...
"Lalu UN nantikan enggak ada lagi, UN atau diganti lebih ke arah asesmen itu, yang selama ini berapa biaya ratusan miliar. Kemudian bisa kami alokasikan untuk bisa apa, misalnya untuk pengembangan infrastruktur bisa memperbaiki sekolah-sekolah," kata Ade Erlangga.
"Lalu kemudian untuk mengembangkan guru penggerak itu kan jadi nanti bisa meningkatkan kesejahteraan guru, bisa kita alihkan ke hal-hal yang lain yang memang itu menjadi antesa dan variabel," urai Ade.
BACA JUGA: Menhan Prabowo Blak-blakan: Negara Modern Butuh Pemimpin Cerdas
Jika mengacu kepada hal tersebut, Ramli membeberkan, bahwa sangat tampak anggaran tersebut betul-betul hanya diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang bersifat proyek.
Sama sekali tidak ada pikiran untuk mengembalikan anggaran itu ke negara dan dialokasikan untuk pengangkatan guru yang saat ini 52% sudah berstatus non PNS.
BACA JUGA: Puan Maharani Blak-blakan, Anak dan Menantu Jokowi Maju Pilkada
"Belum tuntas polemik Ujian Nasional, nafsu proyek di jajaran Kemendikbud langsung menampakan diri. Nafsu ngeproyeknya gede banget," ungkap Ramli dalam pesan elektroniknya, Minggu (15/12).
Bagi iGI, jika nafsu Kemendikbud ini tidak berubah maka jangan pernah berharap pendidikan kita lebih baik.
BACA JUGA: Skandal Asmara Pramugari: Menolak Ngamar, Hilang Jam Terbang
Bagaimanapun guru adalah prasyarat pendidikan. Tanpa guru yang baik dan berkualitas, maka pendidikan tidak akan ada gunanya.
Sarana dan prasarana tidak akan banyak bermanfaat, bahkan kurikulum yang baik pun tidak akan mampu membuat pendidikan lebih baik.
BACA JUGA: Luar Biasa... Kekayaan Ketua Wantimpres Wiranto Bikin Melongo
Ramli pun melanjutkan, jika Kemendikbud hanya memikirkan proyek dan proyek saja, maka akan tampak terlihat bahwa pemerintah semakin menikmati guru dengan upah murah Rp 100.000 per bulan.
BACA JUGA: Honorer K2 Terpecah Belah, Banyak Kepentingan Mau Jadi Apa?
"Meskipun dengan status yang tidak jelas, pendapatan yang tidak jelas. Serta rekrutmen semaunya, yang penting ruang-ruang kelas terisi oleh guru-guru yang tidak jelas tersebut," sergahnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News