GenPI.co - Panja Jiwasraya Komisi VI DPR dan pemerintah disebut seirama soal penyelesain skandal gagal bayar, senilai lebih dari Rp 12 triliun di perusahaan asuransi pelat merah tersebut.
Hal itu diungkapkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir usai rapat tertutup di Komisi VI DPR, Rabu (29/1).
BACA JUGA: Menhan Prabowo Bahas Kontrak Sukhoi-35 Rusia, Amerika Ketar-ketir
Menurut Erick Thohir, pertama Kementerian BUMN, Panja Komisi VI maupun Presiden Jokowi sama-sama menginginkan adanya perlindungan dan kepastian bagi para nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero), maupun pemegang polis JS Saving Plan.
BACA JUGA: Strategi Menhan Prabowo Bikin Melongo, Kini Bidik Misil Rusia
"Dari panja menginginkan ada perlindungan dan kepastian untuk para nasabah. Tentu kami dari Kementerian BUMN sama dengan para wakil rakyat, pemerintah sama, Pak Jokowi sama bagaimana kita mulai memberikan solusi-solusi, langkah awal pada bulan Maret," ungkap Erick Thohir.
BACA JUGA: Ratusan Honorer K2 Dilantik Jadi PNS, Air Mata Bercucuran...
Kendati demikian, Erick Thohir menolak bila dikatakan pengembalian dana nasabah sudah disepakati akan dilakukan mulai Maret 2020 nanti.
"Yang penting tadi perlindungan nasabah dan langkah solutif untuk nasabah akan dilakukan. Itu salah satunya pada Maret, yang penting nasabah mendapatkan kepastian," tegas Menteri BUMN ini.
BACA JUGA: Terpidana Jadi Dirut Transjakarta, Anies Baswedan Mimpi Apa ya...
Erick Thohir menjelaskan, bahwa rapat perdana dengan Panja Jiwasraya Komisi VI ini masih proses awal.
Di sisi lain, pemerintah juga terus menjalankan proses penyelesaiannya.
BACA JUGA: Setelah Honorer K2, Kini Non-Kategori Minta Jadi PPPK
Akan tetapi, Erick ogah membocorkan opsi apa saja yang dibahas dalam rapat tertutup tersebut.
"Ya kalau opsi-opsi, itu konteks yang enggak bisa (disampaikan). Ya enggak bisa," tegasnya usai rapat yang juga diikuti Dirut Jiwasraya Hexana Tri Sasongko.
BACA JUGA: Mbah Mijan Membeber Virus Corona, Sungguh Mengerikan...
Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR sekaligus anggota Panja Jiwasraya, Martin Manurung.
Martin menyampaikan tidak bisa membuka hal teknis yang dibahas dalam rapat tertutup tersebut.
Akan tetapi, pemerintah menurutnya sudah menyiapkan jalan penyelesaian.
"Tetapi jalan penyelesaian ini kan masalahnya kompleks, kalau masalah kompleks itu enggak bisa satu jalan, sapu jagat selesai semua. Enggak bisa," jelas Martin usai rapat tersebut.
Kendati demikian, pihaknya memberikan gambaran semua persoalan yang ada akan diselesaikan melibatkan instansi terkait dengan skema tersendiri.
"Misalnya, karena Jiwasraya lembaga keuangan tentu harus mendapatkan izin atau persetujuan dari Kemenkeu dan OJK, yang merupakan mitra komisi XI," jelas politikus NasDem ini.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News