Soal Laut China Selatan, Moeldoko: Indonesia Pilih Diplomasi

GenPI.co - Kepala Staf Presiden (KSP) sekaligus mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Moeldoko mengatakan Indonesia akan mengambil langkah diplomasi manakala terjadi sengketa di Laut China Selatan.

"Sesuai doktrin politik luar negeri yang bebas aktif, Indonesia akan melakukan pendekatan diplomasi untuk kelangsungan perdamaian di kawasan itu,” ujar Moeldoko dalam Webinar Series dengan topik Geopolitik Energi di Laut Cina Selatan: Kekuatan Diplomasi, di Jakarta, Sabtu, (20/6).

Hingga saat ini wilayah Laut China Selatan menjadi perebutan beberapa negara, khususnya China dan Amerika Serikat. 

Namun, Moeldoko menyampaikan apabila benar-benar pecah konflik, Indonesia akan mengambil posisi netral, tidak memilih keberpihakan pada salah satu negara.

BACA JUGA: 4 Kapal Perang Indonesia Siap Siaga di Laut Natuna

Diketahui sebelumnya, China mengklaim wilayah Laut China Selatan, termasuk Natuna.

Namun, menurut Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi, klaim China tersebut tidak sesuai hukum internasional yang ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Klaim nine dash line tidak memiliki dasar dan tidak sesuai dengan Unclos 1982. Posisi Indonesia konsisten dengan kunci penghormatan terhadap hukum internasional terutama Unclos 1982," ujar Retno dalam diskusi virtual bertema “Tren Geopolitik Dunia di Tengah Covid-19” di Jakarta, Jumat (12/6).

BACA JUGA: China Ngotot Klaim Laut Natuna, Indonesia Melawan

Nine dash line adalah sembilan titik imajiner yang menjadi dasar China mengklaim wilayah Laut China Selatan, termasuk Natuna.

Namun, titik-titik tersebut dibuat secara sepihak oleh China tanpa melalui konvensi hukum laut internasional di bawah PBB atau Unclos 1982.

Retno juga menjelaskan, sebagai bentuk penolakan klaim tersebut, Indonesia kembali mendaftar status kedaulatan atas Laut Natuna ke PBB.

"Tanggal 26 Mei 2020 Indonesia meregister, mendaftarkan kembali posisi terhadap klaim China mengenai nine dash line ke PBB," ujar Retno.

Dalam berbagai kesempatan Indonesia juga terus menyampaikan bahwa Laut China Selatan harus menjadi laut yang damai dan stabil.

Retno juga menjelaskan, bahwa Indonesia juga tidak ingin Laut China Selatan menjadi tempat power projection dua kekuatan yang besar yang pasti akan merugikan semuanya.