GenPI.co - Nasib Honorer hingga kini memang masih terlunta-lunta. Hal tersebut akhirnya membuat wakil rakyat di DPR RI angkat bicara.
Para anggota DPR RI ini mempertanyakan mengapa 51 ribuan PPPK hasil rekrutmen Februari 2019 belum juga diangkat.
BACA JUGA: Tak Bakat Berbohong, 4 Zodiak Ini Paling Jujur Sedunia
Setelah mengetahui salah satu penyebabnya karena Perpres, Komisi II dan Komisi X pun mendesak agar pemerintah mempercepat proses penetapannya. Pemerintah bahkan diberikan tenggat waktu tiga bulan untuk menyelesaikannya.
Setidaknya, ada sepuluh kesepakatan yang dihasilkan Komisi X dengan sejumlah pejabat eselon 1 kementerian/lembaga terkait guru honorer dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) cukup membuat lega.
BACA JUGA: Susu Campur Bawang Putih Khasiatnya Bikin Melongo
Meski demikian, ada rasa pesimistis di kalangan honorer apakah kesepakatan tersebut akan direalisasikan.
Seperti memberikan angin surga lagi, honorer K2, terutama yang sudah lulus PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Digadang-gadang, Rancangan Perpres tentang Gaji dan Tunjangan PPPK akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo lewat Sekretariat Negara (Setneg) paling lambat bulan ini.
Hal itu diungkapkan oleh Plt Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Teguh Widjinarko.
BACA JUGA: Kematian 3 Pangeran Arab Saudi Dalam 1 Bulan Jadi Misteri
Teguh mengatakan, sebenarnya rapat harmonisasi sudah dilakukan. Namun, dari hasil harmonisasi masih ada yang perlu diperbaiki.
"Jadi harmonisasi sudah dilakukan tetapi hasilnya masih perlu perbaikan. Perbaikannya enggak banyak makanya bisa cepat prosesnya," bebernya di Senayan.
Menurut Teguh, bahwa saat ini proses sudah ada di Kementerian Hukum dan HAM. Jika prosesnya bisa cepat selesai, maka MenPAN-RB Tjahjo Kumolo akan langsung mengirimkan ke Setneg.
"Semoga bisa selesai dalam dua minggu ini, paling cepat, atau selambat-lambatnya bulan ini," ujarnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News