Gawat, 463 Juta Anak di Dunia Tidak Bisa Akses Sekolah Virtual

GenPI.co - Badan anak-anak PBB, UNICEF merilis laporan terbaru terkait kondisi pendidikan global selama pandemi COVID-19.

Dilaporkan, bahwa 463 juta anak di seluruh dunia kekurangan peralatan atau akses elektronik untuk mengikuti sekolah virtual di masa sekarang

Melansir  France 24, laporan yang dirilis pada Rabu (26/8) tersebut dibuat berdasarkan data yang dikumpulkan dari sekitar 100 negara, dengan mengukur akses publik ke internet, televisi, dan radio.

BACA JUGA: Mantap Jaya, Puluhan Perusahaan Taiwan Bakal Pindah ke Indonesia

Direktur Eksekutif UNICEF Henrietta Fore, menjelaskan bahwa banyaknya anak-anak yang tidak bisa mengakses pendidikan virtual selama pandemi merupakan keadaan darurat dalam dunia pendidikan global.

"Dampaknya akan bisa dirasakan pada ekonomi dan masyarakat selama beberapa dekade mendatang," ungkap Fore seperti dikutip France 24.

Di antara siswa di seluruh dunia yang tidak dapat mengakses pendidikan virtual, angka tertinggi berada di Asia Selatan yakni 147 juta anak dan di kawasan Pasifik dan Asia Timur sebanyak 80 juta anak.

Untuk wilayah lainnya, 67 juta anak berada di Afrika bagian timur dan selatan, 54 juta di Afrika bagian barat dan tengah, 37 juta di Timur Tengah dan Afrika Utara, dan 13 juta di Amerika Latin dan Karibia.

Menurut laporan UNICEF, kendala yang dialami anak-anak seperti kurangnya ruang belajar yang kondusif di rumah, tekanan untuk melakukan pekerjaan rumah tangga, serta kurangnya dukungan teknis.

BACA JUGA: Pasien COVID-19 Global Sudah 4 Kali Jumlah Warga Singapura

Selain itu, PBB juga memperkirakan 1,5 miliar anak di seluruh dunia telah terpengaruh oleh kebijakan penutupan sekolah yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. 

Dalam kasus itu, Eropa lebih sedikit terpengaruh, dibandingkan negara-negara di benua lain seperti di Afrika atau sebagian Asia.

Terkait masalah ini, UNICEF mendesak pemerintah untuk memprioritaskan pembukaan kembali sekolah di lokasi yang sudah terbilang aman dari bahaya COVID-19. 

Lembaga itu juga mendesak pemerintah untuk mengatur kompensasi pendidikan untuk mengganti waktu belajar yang hilang. (*)