GenPI.co - Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Zaki Mubarak menilai Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq lebih baik menjadi oposisi dan tidak perlu menjadi pejabat di pemerintahan.
"Biarkan dia (Habib Rizieq) menjadi pemimpin umatnya di luar kekuasaan, tidak perlu dikooptasi dengan memberi jabatan formal di pemerintahan," ujar Zaki kepada GenPI.co, Jumat, (4/12).
BACA JUGA: Jenderal Idham Azis Ancam Rizieq dan FPI, isinya Mengerikan
Menurut Zaki, hal itu bertujuan agar terjadinya keseimbangan dalam praktik negara demokrasi. Di mana Habib Rizieq bisa menjalankan fungsi oposisi, kritik, dan pengingat pemerintah.
Apalagi kata Zaki, saat ini partai politik (parpol) di Indonesia hampir semuanya terkooptasi menjadi bagian pemerintahan, menjadi parpol kartel.
Pada saat parpol tidak mampu menjalankan fungsi kritisnya, maka tokoh-tokoh kritis di luar pemerintahan menjadi strategis peran dan fungsinya.
"Peranan itu yang saat ini dijalankan Habib Rizieq, gerakan KAMI, sejumlah NGO dan akademisi yang banyak mengkritisi kebijakan rakyat yang dianggap tidak pro rakyat, "
BACA JUGA: Habib Rizieq Shihab Bakal Melunak dengan Polisi, Sebabnya...
Zaki pun meminta pemerintah dan aparaturnya, terutama kepolisian untuk menghormati posisi politik mereka yg berbeda.
Ia menilai pihak yang kritis terhadap pemerintah tidak perlu ditakuti, apalagi lalu ditangkap.
"Demokrasi yang sehat memberi ruang bagi perbedaan pendapat. Kritik yang tajam dan keras adalah hal yang lumrah." tutupnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News