GenPI.co - Wakil Ketua DPR RI, M. Azis Syamsuddin, mendukung pernyataan Presiden Joko Widodo terkait pengawasan ketat penyaluran berbagai bantuan sosial dalam rangka menekan dampak pandemi Covid-19.
Sebelumnya Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam Peluncuran Bantuan Tunai Se-Indonesia Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Senin (4/1).
BACA JUGA: Bantuan Tunai Cair, Jokowi: Disalurkan Langsung Tanpa Potongan
"Pengawasan yang intensif menjadi kunci penyaluran bansos yang cepat dan tepat sasaran. Mekanismenya wajib dilakukan secara transparan dan dijaga akuntabilitasnya," kata Azis kepada wartawan, Senin (4/1).
Sebagaimana diketahui, Pemerintah berencana menyalurkan Rp110 triliun lewat sejumlah program bantuan sosial ke masyarakat. Program ini dilakukan guna menekan dampak ekonomi pandemi Covid-19.
Khusus bulan Januari, bantuan lewat kartu sembako ditujukan kepada 18,8 juta keluarga dengan total anggaran Rp3,76 triliun.
Bantuan Program Keluarga Harapan diberikan kepada 10 juta keluarga dengan total nilai Rp7,7 triliun. Sementara bantuan sosial tunai sebesar Rp3 triliun disalurkan kepada 10 juta keluarga.
"Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, stakeholder terkait harus berkoordinasi dengan baik. Memastikan agar tidak ada potongan-potongan di tengah jalan," katanya.
BACA JUGA: Luncurkan Bantuan Tunai, Jokowi: Jangan Dibelikan Rokok
Politikus Golkar itu pun menyatakan bahwa implementasi penyaluran bansos di beberapa daerah sering kali terkendala permasalahan data, sehingga dibutuhkan persiapan matang dalam berbagai hal teknis.
"Masyarakat dan aparatur kelurahan dan desa perlu memahami syarat dan ketentuan dari penerima bansos," tandasnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News