GenPI.co - Koordinator honorer K2 Nur Baitih terus memperjuangkan nasib tenaga honorer K2.
Kali ini perhatiannya juga tertuju pada tenaga administrasi, karena tidak mendapatkan formasi di seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang diajukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
BACA JUGA: Seleksi PPPK Ada 1 Juta, Tapi Nasib 200 Ribu Honorer K2 Tak Jelas
Padahal formasi yang dibuka sangat besar lewat seleksi PPPK, yaitu mencapai 1 juta orang. Namun seluruhnya untuk profesi guru, yang terbuka dilamar oleh para guru honorer.
"Saatnya seluruh honorer K2 berjuang lagi. Kasihan yang tenaga administrasi. Kalau guru kan sudah jelas ada formasi PPPK, pasti dapat perhatian pemerintah," kata Nur Baitih.
Dia berharap ada perhatian dari pemerintah untuk mengangkat tenaga adminsitrasi honorer K2 menjadi aparatur sipil negara (ASN). Baik pegawai negeri sipil (PNS) mapun PPPK.
"Diselesaikan secara bertahap honorer K2 sampai tuntas. Bukan hanya guru dan tenaga kesehatan, tetapi juga tenaga administrasi," harap Nur Baitih.
Nur Baitih juga mengkritisi rekrutmen PPPK tahap kedua yang digelar tahun ini.
BACA JUGA: Lowongan PPPK 1 Juta ke Guru, Honorer K2 Administrasi Gigit Jari
Mengingat PPPK tahap pertama hasil rekrutmen Februari 2019, belum beres dan masih sebagian kecil yang menerima nomor induk pegawai (NIP).
Hasil lolos seleksi PPPK 2019 belum tuntas, kini paling lambat April 2021 seleksi PPPK kembali dibuka untuk formasi 1 juta guru.
Dia mengatakan, jika pemerintah konsisten seharusnya PPPK 2019 bisa diselesaikan tepat waktu. Namun ternyata alasannya tidak tuntas karena covid-19.
"Kenapa kemarin-kemarin sebelum ada covid-19 pengangkatan PPPK dari honorer K2 tidak diselesaikan," ucapnya.
Untuk itu, dia juga berharap anggota DPR bisa lebih keras mendesak pemerintah fokus ke masalah honorer K2. (*/JPNN)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News