Soal Pengelolaan Bandara dan Pelabuhan, Begini Kata Jokowi dan Prabowo

GenPI.co - Salah satu isu menarik yang dibahas dalam debat capres putaran ke empat adalah strategi dalam pengelolaan bandara dan pelabuhan. Baik Jokowi maupun Prabowo memiliki pandangan yang cukup strategis dalam debat yang berlangsung di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu (30/3) malam.

Calon Presiden (capres) Nomor Urut 01 Joko Widodo, mengatakan mayoritas bandara dan pelabuhan Indonesia masih dikelola oleh Angkasa Pura dan Pelindo. Ia menilai, yang tidak diperbolehkan adalah pengelolaan obyek vital militer diberikan ke asing. 

“Untuk transfer of knowledge dan teknologi mengapa kita tidak berpartner dengan negara yang memiliki kemampuan manajemen yang lebih baik? Bukan bandara-bandara yang strategis yang dipakai oleh AU, AL, dan AD kita,” ujar Jokowi. 

Baca juga: Mengintip Kekuatan Militer Indonesia Yang Berada Di Peringkat 15 Dunia

Sementara itu menanggapi hal tersebut, capres nomier urut 2, Prabowo Subianto menegaskan pengelolaan bandara oleh perusahaan asing adalah masalah strategi, bukan dagang atau ekonomi. 

"Ketika kita masih miskin, Bung Karno buat angkatan terkuat di Asia Tenggara. Bukan masalah ekonomi. Tapi keamanan nasional. Kita tentara diperintahkan mati untuk merebut lapangan udara. Kita tidak bisa terima kalau itu diperintahkan asing,” ucap Prabowo.

Menurut Prabowo terdapat sedikit negara yang mengizinkan lapangan terbang, pelabuhan yang dioperatori oleh asing. “Bukan anti asing. Saya khawatir pelabuhan dan bandara dioperasikan asing. Bisa ditutup kalau kita ada masalah dengan mereka,” lanjutnya.

Sebagai mantan tentara, Prabowo mengatakan, ia dulu selalu diperintahkan mengamankan obyek vital, bandara, hingga stasiun kereta api. “Tapi permintahan bapak banyak mempersilakan asing,” imbuh Prabowo.

Menanggapi pandangan tersebut, lantas Jokowi menekankan, investasi dari luar negeri masih dibutuhkan untuk membangun infrastruktur guna mengurangi biaya logistik. Terkait hal ini menurutnya Indonesia masih lebih mahal dibandingkan Malaysia dan negara tetangga lainnya.